LayarBerita, Banda Aceh – Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Muzakir Manaf atau Mualem, menginstruksikan para kader dan seluruh eks kombatan GAM untuk menggelar peringatan 4 Desember (Milad GAM) seperti biasa. Yakni dengan melakukan doa bersama, menyantuni anak yatim dan berziarah ke makam para mantan pejuang GAM.

Hal ini disampaikan Mualem melalui Jubir KPA Pusat, Azhari Cagee melalui rilis kepada awak media, Minggu (29/11/2020) menjelang peringatan 4 Desember yang hanya beberapa hari lagi.

“Mualem menginstruksikan kepada jajaran KPA  ban sigom Aceh, peringatan 4 Desember seperti biasa. Yaitu dengan melakukan santunan anak yatim, zikir, doa bersama, dan ziarah ke makam para syuhada yang telah syahid berpulang kepada Allah Swt.  Acara 4 Desember, ya seperti tahun-tahun sebelumnya saja. Itu instruksi Mualem,” ujar Azhari Cagee.

Tujuan memperingati 4 Desember, lanjutnya, agar masyarakat Aceh tidak lupa pada sejarah. Karena bertepatan dengan tanggal tersebut, sebuah sejarah di masa lalu pernah terjadi dan tentu membekas kepada masyarakat Aceh bahkan dunia hingga saat ini.

“Tanggal 4 Desember suatu sejarah yang terjadi di Aceh dan wajib, tidak bisa dilupakan. Wajib dikenang dan 4 Desember ini kita peringati seperti biasa, doa, zikir, dan ziarah,” katanya.

Terkait isu pengibaran bendera yang setiap tahun dikaitkan menjelang 4 Desember, Azhari Cagee  Jubir KPA pusat menyebutkan, bahwa KPA tidak menyuruh dan melarang pengibaran bendera tersebut.

“Kita tidak menyuruh dan tidak melarang. Kenapa? Karena itu sudah menjadi bendera Aceh sesuai Qanun Nomor 3 tahun 2013. Maka KPA tidak dalam kapasitas menyuruh dan melarang. Nanti kalau menyuruh dan melarang akan dianggap itu bendera KPA. Padahal itu bendera, jelas-jelas bendera Aceh sesuai qanun,” terangnya.

Oleh karena itu, sambung Azhari Cagee, yang berhak menindaklanjuti terkait polemik bendera Aceh adalah Gubernur Aceh dan DPRA. Cagee juga menyebutkan, bahwa pada tahun 2018 saat ia masih menjabat Ketua Komisi I DPRA, ia pernah menyerahkan bendera bintang bulan kepada Nova Iriansyah yang saat itu menjabat Wakil Gubernur Aceh, di dalam sidang paripurna.

“Beliau menerima dan juga berjanji akan memperjuangkan. Nah sekarang tentu yang berhak mengeluarkan pergub terkait bendera adalah gubernur. Kita mengharapkan beliau segera menindaklanjuti, sebagaimana janjinya saat itu,” tegas Azhari.

Menjawab terkait isu akan adanya pergerakan massa ke Banda Aceh saat 4 Desember nanti. Azhari mengaku sejauh ini belum ada pembentukan panitia atau instruksi apapun.

“Menurut informasi yang kita terima sampai saat ini belum ada pembentukan panitia belum ada persiapan apapun dan instruksi apapun, maka itu tidak kita tanggapi,” tutup Azhari. [rel]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *