LayarBerita, Jakarta – Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes. Pol. Hengki Haryadi, mengimbau kepada seluruh instansi, baik sipil maupun TNI-Polri, agar berhati-hati dengan aksi LSM Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (Tamperak). Melihat dari kasus yang menimpa HW, anggota Polsek Menteng, LSM Tamperak cukup berani memeras instansi-instansi.

“Apabila ada memang pelanggaran oknum, jangan digeneralisasi sehingga mengganggu kehormatan instansi seperti yang dilakukan LSM Tamperak. Silakan laporkan ke Propam. Harap berhati-hati terhadap LSM Tamperak di seluruh Indonesia atas kejadian yang sudah terjadi,” jelas Kapolres Metro Jakarta Pusat saat konferensi pers di Polrestro Jakarta Pusat, Jumat (26/11/2021).

Kapolres melanjutkan bahwa Ketua Temperak, Kepas Panagean Pangaribuan dan temannya Robinson Manik dalam beraksi menggunakan modus mendatangi instansi dan mencari kelemahan serta mengancam memviralkannya.

“Lokasi-lokasi yang didatangi oleh LSM ini antara lain Kemenkes, Kemenkeu, di sini berselisih dengan security karena yang bersangkutan memaksa untuk ikut rapat dengan menteri,” jelas Kapolres.

Kedua tersangka juga pernah mendatangi BNN dan Polres Jaksel. Bahkan saat itu pelaku datang jam 10 malam mencari Kapolres dan memviralkan berhadapan dengan polwan yang saat itu ada.

Pelaku dinilai sungguh-sungguh sangat mengganggu kehormatan dan juga marwah dari pada institusi. Mereka pakai celana pendek mendeskriditkan institusi dan pimpinan kesatuan. Kemudian juga di Bareskrim Polri, mereka mendiskreditkan personel polri dan juga mengganggu kehormatan ataupun marwah dari pada institusi juga.

“Mereka sampaikan bahwa 90 sampai 98 persen polisi ini adalah kotor, SDMnya rendah. Kemudian ke BSSN, dan terakhir di Polsek Menteng. Nah ini TKP yang kita sidik terkait dengan perkara pemerasan ini,” jelas Kapolres.

Kepas dan Robinson saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal Pasal 368 dan 369 KUHP dan atau pasal 27 ayat 4 UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara.

“Kepada pimpinannya ini ancaman pidananya di atas 6 tahun atau denda Rp1 miliar, belum dimasukkan ke pencucian uang,” tutupnya. [tribrata]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *