LayarBerita, Lhokseumawe – Rapat Paripurna DPRK Aceh Utara masa persidangan II Tahun 2020, Selasa (24/11/2020) sekira pukul 21.00 Wib, dengan agenda pengambilan keputusan Rancangan Qanun tentang Perusahaan Daerah dilakukan dengan voting.  Paripurna ini dihadiri oleh Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf dan 40 anggota Dewan.

Keputusan ini diambil usai diwarnai interupsi dan penolakan oleh 3 Fraksi yang ada di DPRK Aceh Utara terhadap rancangan qanun yang telah dibahas.  Sementara 2 fraksi lain menerima perubahan Raqan 3 Perusahaan Daerah serta ditambah dengan gabungan komisi. Sehingga Pimpinan DPRK Aceh Utara mengambil sikap dengan mengikuti Tata Tertib DPRK yang telah disepakati.

Adapun rancangan qanun yang disahkan untuk dilakukan perubahan, yakni, Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bina Usaha menjadi Perseroan Daerah Bina Usaha Aceh Utara, perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bina Migas dan Energi Kabupaten Aceh Utara menjadi Perusahaan Daerah Pasee Energi Migas Aceh Utara serta Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pasee.

Gabungan Komisi I, II, III, IV dan V menyampaikan laporan menerima perubahan rancangan qanun ketiga perusahaan daerah milik Kabupaten Aceh Utara.  Hal serupa juga disampaikan oleh Fraksi Partai Aceh dan Fraksi Amanat Gerakan Keadilan dalam pendapat akhirnya.

Namun 3 Fraksi lain, yakni PPP, Demokrat dan Fraksi Panas menolak 2 Raqan untuk disahkan, tetapi hanya menerima satu Raqan, yakni perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bina Migas dan Energi Kabupaten Aceh Utara menjadi Perusahaan Daerah Pasee Energi Migas Aceh Utara.

Melihat hal ini, Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat mengambil alih dan melemparkan kepada semua anggota dewan yang berhadir agar dilakukan voting. Pasalnya jumlah yang menolak sama dengan yang menerima ketiga rancangan qanun perusahaan daerah.

Namun usulan voting langsung mendapat interupsi dari Ketua Fraksi Panas, Misbahul Munir dan Ketua Fraksi PPP. Keduanya meminta waktu untuk berembuk sekitar 5 hingga 10 menit, dengan alasan belum semua anggota fraksi membahas secara lengkap qanun tersebut.

Interupsi ini langsung direspon oleh sejumlah anggota dewan lainnya termasuk Ketua Banleg Anwar Sanusi yang meminta untuk segera dilakukan voting.  Misbahul mengaku kalau pihaknya baru menerima draft rancangan qanun dan belum selesai membahasnya.

“Kami bukan tidak mau mengesahkan, tapi kami memang belum membahas semuanya.  Apalagi draft bari saja Kami terima dan Kita baru saja membahas anggaran KUA/PPAS.  Jika kami juga tidak didengar, maka kami akan walkout,” ujar Misbahul Munir dalam rapat paripurna tersebut.

Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat langsung memotong secara tegas, dirinya menerima usulan dari Misbahul Muni dan Zulfadli ketua Fraksi PPP.  Tapi dirinya ingin mempertanyakan langsung kepada ketua Banleg, terkait masalah draft tersebut.

“Kami telah memberikan draft ke komisi dan juga fraksi sebelumnya.  Jika belum atau tidak dilakukan pembahasan itu tidak menjadi alasan lagi,” tegas Anwar Sanusi.

Mendengar jawaban Ketua Banleg, Arafat langsung memutuskan untuk mengambil keputusan melalui voting.  “Saya tidak memaksa siapa pun, tapi ini Saya ambil jalan tengah sesuai dengan tata tertib yang sudah kita sahkan sejak awal.  Untuk itu, Saya minta kepada semua anggota dewan yang setuju ketiga Raqan disahkan untuk berdiri,” ucap Arafat seraya meminta staf DPRK Aceh Utara untuk menghitung jumlah anggota yang berdiri dengan makna setuju pengesahan ketiga rancangan qanun.

“Tolong ya kawan-kawan pers dilihat, bahwa yang berdiri pertanda setuju ketiganya disahkan, jumlahnya 30 orang dari jumlah 45 anggota DPRK Aceh Utara.  Jadi keputusannya kami harus mengetuk palu tanda bahwa ketiga Raqan disetujui,” tegas Arafat sambil mengayunkan palu pertanda bahwa 3 Raqan tersebut telah disahkan. [red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *