LayarBerita, Lhokseumawe – Tak hanya selebgram Aceh Herlin Kenza dan pemilik usaha Wulan Kokula yang harus berhadapan dengan aturan hukum, hingga ditetapkan jadi tersangka.  Namun aparat keamanan yakni personel polisi dan prajurit TNI yang terkait dengan kerumunan juga terkena imbas, dan harus mendapat sanksi dari kesatuan.

Komandan Korem 011 Lilawangsa Kolonel Inf Sumirating Baskoro, menegaskan bahwa 2 prajurit TNI yang berada dilokasi kerumunan yang terjadi di depan toko Wulan Kokula, Pasar Inpres, Lhokseumawe sudah diperiksa. Bahkan keduanya telah dijatuhi sanksi, yakni penundaan kenaikan pangkat serta dicopot dari jabatannya.

Kedua prajurit TNI Kodim 0103/Aceh Utara, diberikan sanksi dicopot dari jabatan.  Selain itu juga penundaan naik pangkat, lantaran keduanya berada dalam kerumunan tersebut. Terlebih keduanya tidak member laporan kepada Satgas dan pimpinan terhadap kondisi itu,” terang Kolonel Sumirating Baskoro, Sabtu siang (24/7/2021).

Sambung Danrem 011/LW, kedua prajurit TNI tidak melakukan pengawalan khusus kedatangan selebgram, namun keduanya berada dilokasi diundang hanya membantu pemilik usaha.

Berdasarkan keterangan kedua prajurit, Sambung Danrem, mereka hanya membantu temanya untuk menyalurkan bantuan sosial. Bahkan tidak menduga akan ada selebgram dan terjadi kerumunan.

“Tapi keduanya tetap diberikan sanksi, lantaran tidak peka dengan kondisi.  Seharusnya dengan kondisi tersebut (terjadi kerumunan), anggota harus segera melapor ke Satgas atau kepada pimpinannya,”  tegas Danrem.

Sementara itu, personel polisi dari Satuan Lalulintas Polres Lhokseumawe juga mendapatkan sanksi oleh institusinya. Pasalnya personel polisi yang melakukan pengawalan voorijder selebgram menuju lokasi toko Wulan Kokula, dimana terjadi kerumunan.

“Personel kita sudah diperiksa dan akan diberikan sanksi kode etik profesi yang ditangani Propam Polda Aceh,” ujar Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto, menjawab pertanyaan layarberita, Sabtu (24/7/2021) siang.

Ditanya terkait dengan tugas pengawalan, Eko menjelaskan bahwa tercantum pada UU No 2 tahun 2002 dan UU LLAJ No 22 tahun 2009. [red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *