LayarBerita, Medan – Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) meminta persoalan perlindungan anak dan perempuan di Kota Medan menjadi perhatian bersama bagi Muhammad Bobby Afif Nasution dan Aulia Rachman, sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih periode 2021-2025.

Demikan disampaikan Ketua Badan Pembina YPI,Dr, H, Edy Ikhsan, SH, MA, dalam rilisnya, Rabu (24/2/2021).

Dari data yang dilansir Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada tanggal 28 Oktober 2020 lalu, Kota Medan merupakan peringkat pertama dalam kasus kekerasan terhadap anak, dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), dan masuk zona merah darurat kekerasan terhadap anak. Data dari Januari hingga Juli 2020 itu belum termasuk kasus akibat Covid-19, sebutnya.

”YPI sangat prihatin dengan kasus-kasus kekerasan seksual, eksploitasi maupun tindakan salah lainnya  yang menimpa anak-anak. Ini disebabkan usia anak sangat mudah dibujuk dan dirayu, situasi dimana anak sedang dalam masa puberitas. Anak menjadi sangat rentan karena pengaruh teman-teman sebaya, lingkungan, teman dekatnya maupun melalui perkenalan di dunia maya,” ungkap Edy Ikhsan.

Ia berharap, wali kota dan wakil wali kota terpilih dapat mengembangkan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus-kasus anak serta model-model program yang ramah anak.

“Tentu tetap mempertimbangkan potensi lingkungannya masing-masing. Hal ini sebagai upaya preventif agar kasus-kasus anak bisa ditekan semaksimal mungkin,” kata Edy.

Menurutnya, model program yang mendesak dikembangkan seperti Puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak, madrasah ramah anak, pesantren ramah anak, kelurahan ramah anak, RT/RW ramah anak, masjid ramah anak, gereja ramah anak, dan lainnya.

“Dengan harapan, tumbuh kembang anak berjalan optimal dan kerentanan munculnya kasus pelanggaran anak bisa dicegah sedini mungkin,” ujarnya.

Edy menekankan saat ini merupakan era inovasi. Daerah yang miskin gagasan dan inovasi akan tertinggal. Karena itu, inovasi layanan publik ramah anak merupakan keniscayaan.

“Kembangkan layanan-layanan publik yang terkait dengan anak. Selain itu, kembangkan budaya lokal yang positif untuk pengembangan karakter anak. Ini upaya baik agar budaya ramah anak dapat menginspirasi generasi,” tuturnya.

Implementasi Perda KTR

Sementara Ketua Badan Pengurus YPI OK. Syahputra Harianda berharap Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dapat di implementasikan secara menyeluruh, sejak disyahkannya Perda tersebut, Pemerintah Kota Medan telah melakukan banyak upaya untuk pengendalian dampak rokok.

Namun harus diakui Perda KTR yang telah berjalan selama 7 tahun ini belum berjalan maksimal, ujar OK Syahputra.

Untuk itu YPI siap bekerjasama dengan Pemko Medan, untuk mensinergikan antar SKPD dalam mendorong pelaksanaan Perda KTR di area yang telah ditentukan. “ Harapan kami,  isu pengendalian tembakau khususnya KTR dapat menjadi perhatian Walikota Medan beserta seluruh jajarannya, demi meningkatkan kualitas kesehatan warga Medan,“ harap OK. (rel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *