LayarBerita, Siak – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak menggelar dengar pendapat (hearing), terkait persoalan limbah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Selasa (23/3/2021).

Kegiatan hearing ini dipimpin Ketua Komisi III Zulkifli, didampingi Ketua DPRD Siak H Azmi,  serta anggota DPRD Siak Kusman Jaya, Sunarto dan Sumaryo. Dari pihak eksekutif terlihat hadir Kepala Dinas PU Tarukim Siak Irving Kahar, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Endro, Kabid P2KLH Ardayani, Bagian Hukum Setdakab Siak Asrafli, Lurah Mempura Ardi, serta tokoh masyarakat Mempura Wan Said dan perwakilan masyarakat Irhamsyah Purba.

Menurut Irhamsyah Purba, dalam pertemuan tersebut menjelaskan, beberapa tahun terakhir hasil panen sawit warga jauh merosot.  Hal ini dampak dari areal sawit mereka yang digenangi limbah SPAM.

“Sebelumnya masyarakat bisa memanen sawit dalam 2 hektar sebanyak 2 ton, kini hanya tinggal 400 kilogram.  Kalau hasil panen sawit Kami normal, tak mungkin kami ributkan, Kami butuh air juga kok,” ungkap Irhamsyah.

Lanjutnya, adapun limbah SPAM yang menggganggu areal kebun berupa lumpur yang meluber karena drainase tak mampu menampung pembuangan.

“Lumpur air dari SPAM itu menganggu, karena pori-pori tanah itu tertutup.  Sehingga imbasnya ke sawit kami, yang menguning hingga hasil panen jauh merosot,” ujar warga ini lagi.

Terkait hal ini, pihak masyatakat sebelumnya juga telah melakukan somasi kepada Dinas PU Tarukim. Ada 3 opsi dari somasi masyarakat, Pertama, segera memperbaiki saluran drainase limbah SPAM, sehingga tidak memcemari dan merusak ekosistem lingkungan.

Kedua, memberikan ganti rugi dan pemilihan terhadap tanaman kelapa sawit yang telah mati baik materil mapun immateril.  Ketiga memastikan air limbah SPAM telah dikelola sampai ke tingkat yang memenuhi baku mutu limbah, lingkungan, air, tanah dan udara. Sehingga tidak berbahaya saat pembuangan limbah mengarah ke sungai Mempura.

Selain itu, tokoh masyarakat Mempura Wan Said mengatakan, bahwa sebagai masyatakat tentunya ingin bekerjasama dengan dinas terkait.  Tetapi sampai saat ini tuntutan tersebut terkesan tidak digubris oleh pihak pemerintah.

“Kita akui, kita semua butuh air, namun dalam persoalan ini jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Kami juga tidak mau Sungai Siak ini dipenuhi limbah,” ucap Wan Said.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Tarukim Siak Irving Kahar menjelaskan,  sejauh ini pihaknya tidak berniat menyusahkan masyarakat. Terkait persoalan limbah, dirinya mengaku mendapat laporan dari stafnya, bahwa pihaknya sudah berupaya untuk menggali lumpur dari limbah tersebut.  Tetapi ada kendala yang dihadapi di lapangan, yakni tanah masyarakat tidak boleh dilalui oleh alat berat.

“Terkait limbah itu mencemarkan sungai, Kami lebih senang ada pengujian di laboratorium, biar jelas dan tidak mengambang,” terang Irving.

Sambung Irving, jika sudah ada hasil laboratorium mengatakan air limbah itu membahayakan, maka pihaknya akan membuat kolam limbah di 14 SPAM di Kabupaten Siak. Untuk permintaan warga menggali lumpur tersebut, pihaknya meminta masyarakat untuk memperbolehkan alat beratnya masuk.

“Jangan kata-katanya saja, kalau hasil lab itu membahayakan Kami siap membuat kolam,” jelasnya.

Menanggapi persoalan ini, Ketua DPRD Siak H Azmi mengatakan, pihak Dinas PU Tarukim Siak diminta untuk memperbaiki saluran drainase, sehingga limbah tersebut tidak meluber ke kebun milik warga.

“Kemudian tuntutan kedua, terkait persoalan ganti rugi, itu belum bisa disampaikan. Sebab, itu harus ada kajian lebih lanjut,” kata Azmi.

Menyangkut hal ini, Azmi mengatakan kalau DPRD Siak akan mengirim surat rekomendasi ke dinas pertanian untuk melakukan penelitian, apakah lumpur yang meluber ke areal kebun warga itu membahayakan bagi tanaman atau tidak.

“Kita juga minta agar Dinas PU Tarukim Siak, untuk tidak membuang limbah tersebut ke Sungai Siak,” tutup Azmi. [Abb]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *