LayarBerita, Jakarta – Seiring dengan penetapan status tersangka dan penahanan AYH. Tim Penasehat Hukum Gabungan AYH, baru saja mendaftarkan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap Kejaksaan Agung untuk penetapan tersangka dan penahanannya.

“Kami masing-masing Hasan Madani, SH, Aristo Yanuarius Seda, SH., Mahmuddin, SH., MH, J. Kamal Farza, SH., MH., dan saya sendiri, Ifdhal Kasim, SH. LLM. Telah mendaftarkan permohonan praperadilan di PN Jakarta Selatan,” ujar Ifdhal.

Menurut pihaknya, penetapan tersangka dan penahanan AYH itu bertentangan dengan ketentuan formil yang diwajibkan oleh KUHAP. Terkesan tergesa-gesa, dipaksakan, dan eksesif menggunakan rambu hukum yang ada.

“Karena itu, Kami menguji dihadapan yang mulia majelis hakim, apakah penetapan dan penahanan tersangka seperti yang dilakukan oleh Jaksa seperti itu dapat dibenarkan secara hukum?,” ucapnya.

Faktanya, klien mereka yakni AYH adalah seorang profesional, pengusaha,  yang melakukan bisnis, dalam usaha patungan dengan BUMD, dalam badan hukum perseroan terbatas yang legal dan sah.

Dalam kerjasama patungan tersebut, menurut Ifdhal, pihak swasta menggunakan uang dari modal sendiri bukan uang negara.  Termasuk membeli dan menjual secara sah, tak ada yang gratis, membeli dari swasta menjual juga ke swasta, tak ada apa pun fasilitas negara.

“Lalu klien Kami ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan ditahan pula, apa dasar hukumnya,” tanya Ifdhal.

Lanjutnya, tindakan kejaksaan yang menetapkan status tersangka dan menahan klien mereka. Selain melecehkan hukum dan akal sehat, kondisi ini juga dikhawatirkan menjadi preseden hukum yang buruk bagi iklim bisnis yang sedang digenjot oleh Presiden.

Bahkan akan banyak pelaku usaha yang melakukan usaha patungan atau joint venture dengan BUMN/BUMD was-was. Lantaran sewaktu-waktu bisa saja mereka dibidik dengan mudah melakukan korupsi.

Jelas menurut kuasa hukum AYH, hal ini tidak kondusif bagi usaha membangun iklim bisnis yang sehat dan kompetitif.  “Bagi klien Kami, ini jelas telah dirampas hak asasinya, yang oleh hukum dan konstitusi negara sewajibnya klien kami dilindungi,” tegasnya.

Sejak kasus ini mulai diperiksa, klien mereka selalu koperatif, hadir setiap dipanggil. Tidak ada apapun indikasi klien mereka melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatan. Gimana mengulangi, klien kami saja sudah mantan.

“Penetapan tersangka dan penahanan klien kami, telah menimbulkan keadaan yang buruk baginya.  Dimana tidak mendapatkan pemeriksaan secara layak.  Ini juga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan telah menimbulkan perlakuan yang secara sewenang-wenang dan tidak wajar klien kami. Ini tentu menimbulkan kerugian juga bagi klien kami, baik secara materiil maupun immaterial, yang ikut kami proses dalam ikhtiar ini,” jelasnya. [rel]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *