LayarBerita, Aceh Utara – Masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Batee VIII Menggugat, meminta Badan Pertanahan Negara (BPN) Aceh untuk segera mengukur dan menetapkan batas wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT Setya Agung dengan Tanah Ulayat Gampong Kilometer VIII, Kecamatan Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara.

Hal ini disampaikan oleh perwakilan masyarakat saat menggelar konferensi pers di posko Jurnalis Pasee, Kota Lhokseumawe, Jumat (19/11/2021).

“Kami meminta kepada pejabat di BPN untuk mencabut izin HGU PT Setya Agung. Dimana secara terang-terangan telah menyerobot tanah ulayat masyarakat,” tegas Koordinator Aksi, Riski Nanda didampingi Geuchik Gampong Kilometer VIII, Mahyeddin Abu Bakar.

Sambung Riski, sekitar 3 hari lalu pada 16 November 2021, pihaknya yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi di lokasi akses masuk PT Setya Agung. Namun, aksi yang mereka lakukan dibubarkan secara paksa oleh jajaran Kepolisian dari Polres Lhokseumawe.

“Seharusnya pihak Kepolisian yang mengetahui persoalan sengketa tersebut, harus menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 pasal 13 tentang Kepolisian RI,” ungkapnya.

Dengan kondisi tersebut, pihaknya menilai bahwa aparat kepolisian berada pada kepentingan korporat, yang secara nyata sudah menyerobot lahan warga.

“Atas pembubaran paksa yang dilakukan, Kami mendesak Kapolda Aceh mengevaluasi Kapolres Lhokseumawe atas perlakuan diskriminatif dan intimidasi kepada masyarakat setempat juga mahasiswa,” ungkapnya.

Pada konferensi pers tersebut, sekitar 20-an perwakilan warga dan mahasiswa juga membawa foto aksi hari lalu dan sejumlah desakan warga terkait sengketa lahan dengan PT Satya Agung kepada sejumlah wartawan. [red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *