LayarBerita, Banda Aceh – Muhammad Reza Maulana, S.H, Kuasa Hukum salah seorang masyarakat Desa Krueng Luas, Kabupaten Aceh Selatan, Jasman HR, meminta Polres Aceh Selatan untuk menetapkan Bupati Aceh Selatan sebagai tersangka.

Pernyatan tersebut dibuat terkait dengan laporan yang dilakukan pihak perusahaan yaitu PT. Aceh Trumon Anugerah Kita (PT. ATAK) yang saat ini sedang membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayah Trumon Timur, Aceh Selatan.

Demikian disampaikan Muhammad Reza Maulana dalam rilisnya, Jumat (15/10/2021).

Dijelaskannya, permasalahan tersebut bermula saat pihak PT. ATAK yang berniat membeli kebun sawit milik seorang warga setempat. Dalam perjalanan proses jual beli itu muncul permasalahan. Dan perkara itu sampai ke telinga Bupati Aceh Selatan, Tgk. Amran.

Upaya menyelesaikan permasalahan itu, dilakukanlah mediasi antara kedua pihak yang difasilitasi oleh Bupati Aceh Selatan.

Namun, dalam mediasi itu yang dihadiri Bupati Aceh Selatan, kepolisian dan pihak terkait lainnya, tidak tercapainya suatu kesepakatan. Kemudian bupati meminta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan untuk melakukan pengukuran terhadap batas tanah masing-masing.

Menindaklanjuti permintaan bupati,  pada akhir Juli 2021, BPN Aceh Selatan bersama-sama dengan Asistes I dan II Setdakab Aceh Selatan, pihak PT. ATAK, pihak Jasman HR, Muspika Trumon Timur, kepala desa dan tokoh masyarakat setempat, melakukan pengukuran di lokasi tersebut.

Di hadapan para pihak, BPN Aceh Selatan telah menunjuk titik-titik lokasi yang kemudian diikuti dengan pemasangan pancang kayu. Namun, perbuatan pemancangan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana oleh pihak kepolisian atas laporan yang disampaikan PT. ATAK. Dimana Jasman HR dianggap sebagai pihak yang melakukan perbuatan pemancangan tersebut.

Padahal sudah sangat jelas bahwa pemancangan tersebut atas perintah pihak BPN Aceh Selatan sebagaimana permintaan Bupati Aceh Selatan untuk melakukan pengukuran.

“Atas dasar inilah kami meminta pihak kepolisian untuk menetapkan Bupati Kabupaten Aceh Selatan sebagai Tersangka,” kata Muhammad Reza.

Disebutkannya, permasalahan tersebut sudah sejak awal disampaikan kepada pihak kepolisian bahwa pemancangan itu merupakan perbuatan hukum, karena dilakukan atas dasar kewenangan BPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perbuatan tersebut tidak termasuk ke dalam katagori suatu tindak pidana.

Namun, sambung Muhammad Reza, pendapat tersebut tetap diabaikan hingga kemudian dalam proses hukum, justru kliennya (Jasman HR) yang ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah (pleger).

“Maka jika pemancangan atas dasar pengukuran BPN tersebut dijadikan alasan hukum untuk menetapkan klien kami sebagai Tersangka, cukup beralasankan hukum Bupati Aceh Selatan sebagai pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut, yaitu pihak yang meminta BPN untuk melakukan Pengukuran yang dalam teori hukumnya disebut sebagai pihak yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan BPN Aceh Selatan sebagai Pengukur dapat termasuk ke dalam katagori sebagai pihak yang turut serta melakukan (medepleger), sesuai dengan ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP,” jelasnya. (rel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *