Layarberita.com – Esensi kesempatan Damai RI dan GAM 2005 di Hotel Smolna Helsinki, sejak Januari hingga Agustus 2005, yang kemudian dikenal dengan MoU Helsinki, adalah penyelesaian konflik Aceh secara damai, adil dan bermartabat bagi semua. Hal ini diungkapkan oleh Amiruddin. B, SI P,  Jubir DPW Partai Aceh Pase terkait refleksi 14 tahun Mou Helsinki.
Menurut Amir, adapun penyelesaian konflik dilakukan dengan menyetujui 71 butir kesepakatan salah satunya;  Kesetaraan dalam memerintah di Aceh antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat dalam bingkai NKRI. Bbukan dalam arti hubungan Aceh sebagai bawahan atau pusat sebagai atasan, atau dengan kata lain Jakarta sebagai tuan dan Acèh sebagai lamiët (pembantu).
Hal ini terlihat pada point 1.1.2 MoU Helsinki yaitu undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemerintah di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip sbb:
1. Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan konstitusi.
2. Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal Ikhwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.
3. Keputusan-keputusan DPR-RI yang terkait dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.

4. Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan kepala Pemerintah Aceh.

Berdasarkan point 1.1.2 tersebut jelas sekali pembagian wewenang dan hubungan antara pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat, belum lagi poin-poin MoU Helsinki yang mengatur tentang politik, ekonomi, perundang-undangan dan hak asasi manusia.
Tetapi dalam UUPA 2006 sebagai perintah MoU, tidak mengakomodir semua butir-butir MoU tersebut dan ada pasal-pasal dalam UUPA bertentangn dengan MoU Helsinki tersebut.  Seperti; Penambahan kewenangan Pemerintah Pusat yaitu kewenangan Pemerintah Pusat di Aceh yang bersifat nasional dan yustisi ( UUPA pasal 7 ), kemudian dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya PP Nomor 3 tahun 2015 tentang kewenangan Pemerintah Pusat yang bersifat nasional di Aceh.
Dampak dari penambahan kewenangan Pemerintah Pusat tersebut, terampasnya semua kewenangan Aceh dalam hal mengatur sektor publik yang berkarakteristik ke-Acehan dan islami.
Atas dasar itulh marilah kita sama-sama, mendesak para pihak yang terlibat dalam proses perdamaian Aceh, seperti GAM, RI, CMI dan Uni Eropa untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh isi perjanjian tersebut, serta mencari solusi untuk menyelesaikan perjanjian tersebut yang belum berjalan secara sempurna dan menyeluruh.
Serta mendesak Pemerintah Pusat merevisi UUPA dengan mengakomodir semua butir-butir perjanjian damai MoU Helsinki. Sehingga penyelesaian konflik ini benar-benar adil dan bermartabat bagi semua pihak. Juga untuk mengembalikan marwah Aceh, bangsa teuleubeh Ateuh rhueng Donya, koen bangsa lamiet Jakarta, jelas Amiruddin melalui rilisnya. [rel]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *