LayarBerita, Lhokseumawe – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Mahasiswa Pro Demokrasi, Jaringan Demokrasi Internasional dan Dewan Kerja Hak Asasi Manusia (Asia Tenggara), menggelar aksi demo di Taman Riyadhah, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe, Minggu (14/3/2021) siang.

Aksi tersebut terkait penindasan yang dilakukan oleh junta militer Myanmar yang telah mengancam kehidupan masyarakat sipil di negara tersebut.

Peserta aksi dengan Koordinator Lapangan, Munzir Abe, selain menyampaikan orasi, juga menggelar teatrikal perlakuan keji oleh junta militer Myanmar di bawan pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing terhadap masyarakat sipil dan aktivis pro demokrasi.

Dalam orasinya, mereka menyebutkan berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Assistance Association fot Political Prisoners (AAPP), sedikitnya 2.045 orang telah menjadi penangkapan sewenang-wenang oleh junta militer Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing, termasuk pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, aktivis pro demokrasi, pembela HAM dan jurnalis.

Selain itu, lebih dari 70 orang tewas akibat tindakan kekerasan oleh aparat militer dan otoritas setempat falam penanganan unjuk rasa di berbagai daerah, termasuk Yangon, Monywa dan Mandalay.

Disebutkan bahwa aparat militer dari 33rd Light Infantry Divission harus bertanggungjawab atas aksi brutal dan kekejaman terhadap kelompok etnis di Shan dan Kachin, serta Rohingya dan Rakhine.

Berikut tuntutan yang disampaikan dalam aksi demo tersebut:
1. Mengutuk tindakan junta militer Myanmar yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing yang secara ilegal mengsmbil kekuasaan dari pemerintah yang sah.
2. Mendesak militer Myanmar sesegara mungkin menghentikan tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil, aktivis pro demokrasi, dan menghentikan penangkapan sewenang-wenang, serta segera membebaskan semua tahanan tanpa syarat, dan menghentikan represi terhadap media independen lokal dan internasional.
3. Menyerukan kepada Dewan HAM PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk melakukan embargo senjata dan menjatuhkan sanksi terhadap militer Myanmar ysng melakukan kejahatan kemanusiaan, serta menghentikan hubungan perdagangan dan investasi bagi militer Myanmar dab kolaboratornya.
4. Mendesak PBB untuk melakukan investigasi terkait pelanggaran HAM dan meminta Myanmar untuk membuka akses untuk pelapor khusus dan delegasi PBB.
5. Mendorong ASEAN untuk bekerjasam dengan Dewan Keamanan PBB dan Dewan HAM PBB untuk memfasilitasi dialog internal Myanmar, melakukan langkah-langkah diplomasi untuk mendukung penyelesaian konflik, dan membentuk mekanisme kerja sama perlindungan HAM bagi penduduk Myanmar.
6. Meminta Dewan Keamanan PBB untuk memberikan jaminan keamanan terhadap umat muslim dan kelompok minoritas lainnya.
7. Mendesak Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri untuk terus mengupayakan resolusi perdamaian dan pronaktif mewujudkan situasi Myamar yang kondusif.
8. Meminta Pemerintah Indonesia berkerjasama dengan anggota parlemen di kawasan ASEAN dan internasional untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan militer Myanmar, serta mendorong restorasi demokrasi dan penegakan prinsip-prinsip HAM di Myanmar. (BIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *