LayarBerita, Siak – Bupati Siak Alfedri mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2020 secara Virtual.   Hal ini dilakukan dari Ruang Bandar Siak, Kantor Bupati Siak, Senin (12/4/2021).

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Siak, Azmi serta diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hendrisan, Asisten Administrasi Umum Jamaluddin, Kepala Bappeda Wan Yunus serta sejumlah kepala OPD lainnya.

Bupati Siak Alfredri dalam laporannya menjelaskan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah  merupakan salah satu kewajiban yang harus disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD setiap tahunnya.  LKPJ ini memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Penyampaian LKPJ tersebut juga dimaksudkan sebagai pelaporan pelaksanaan tugas, sekaligus sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja tahun 2020. Demi perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Siak, pada periode anggaran tahun 2021 yang sedang berjalan.  LKPJ berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah.

“Mengawali laporan ini, perkenankanlah Kami menjelaskan arah kebijakan umum Pemkab Siak Tahun 2020, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah No 12 tahun 2016 tentang pedoman pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2016 -2021. Yaitu terwujudnya Kabupaten Siak yang maju dan sejahtera. Dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya Melayu serta menjadi tujuan pariwisata di Sumatera,” ungkap Alfedri.

Tidak hanya itu saja, Bupati Siak Alfedri juga menjelaskan beberapa poin penting terkait LKPJ.  Diantaranya mengenai capaian kinerja pembangunan pemerintah tahun 2020, yang dapat dilihat dari indikator,yang sesuai dengan 6 prioritas pembangunan daerah.  Yaitu Peningkatan Insfratruktur yang merata, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pengembangan kawasan strategis pariwisata, industri dan pertanian, pembangunan berwawasan lingkungan, serta pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif.

“Kami berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebagai media untuk memberikan masukan secara profesional terhadap pemerintah daerah.  Sehingga upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik akan cepat terlaksana.  Melalui upaya-upaya kerjasama yang lebih intens antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat serta stakeholder lainnya,” tutupnya. [Infotorial]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *