LayarBerita, Aceh Utara – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak membenarkan pegawainya menambah libur di luar waktu sebagaimana surat edaran Menpan-RB, yakni 4 hingga 10 Juli 2016, sebagai hari libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1437 H.

Terkait libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri, maka PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan tenaga honorer yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada Senin 11 Juli 2016, akan diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni pemotongan TPK sebesar 50 persen dari jumlah TPK yang diterima pada Bulan Juli.

Hal itu disampaikan Kabag Humas Pemkab Aceh Utara Teuku Nadirsyah kepada LayarBerita.com, Senin (11/7/2016).

Ditambahakan Teuku Nadirsyah, berdasarkan laporan dari masing-masing SKPD, 98 persen PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Aceh Utara masuk kerja sebagaimana hari biasanya.

“Ada beberapa orang yang bolos tanpa alasan jelas. Sementara sebagian lainnya dikarenakan sakit dan mendapat izin tugas dari Bupati H. Muhammad Thaib,” jelasnya.

Sementara PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan tenaga honorer yang tidak masuk tanpa alasan yang jelas, datanya segera dikirimkan ke bagian kepegawaian untuk diberikasan sanksi administratif, pungkas Teuku Nadirsyah. (bim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *