LayarBerita, Jakarta — Komisi I DPRA yang dipimpin Tgk. Muhammad Yunus melakukan audiensi dengan Fraksi Partai Demokrat (FPD) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).  Rombongan diterima langsung oleh beberapa anggota yakni Muslim, Wahyu Sanjaya, dan Rezka Oktoberia di ruang Fraksi Partai Demokrat, Gedung Nusantara I, Rabu (10/2/2021) sekira pukul 12.00 WIB.

Muslim yang merupakan anggota DPR RI FPD Dapil Aceh, menyampaikan apresiasi kepada Komisi I DPRA yang teguh memperjuangkan aspirasi masyarakat. Muslim juga menegaskan bahwa Partai Demokrat, atas arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Rifky Harsya (TRH), serta dukungan penuh Ketua Fraksi Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono (EBY) konsisten menjaga dan mengawal kekhususan Aceh, utamanya perihal menyangkut Pilkada 2022.

“Jelas kita konsisten sedari awal, untuk mengawal kekhususan Aceh sebagai amanah MoU Helsinki. Ini sesuai dengan arahan Ketua Umum AHY,” tegasnya.

Sementara itu, Tgk. Muhammad Yunus mewakili Komisi I DPRA menjelaskan tujuan rombongan ke Jakarta. Pihaknya akan beraudiensi dengan Komisi II perihal tindak lanjut RUU Pemilu.

“Masyarakat Aceh tetap menginginkan Pilkada dilaksanakan di Tahun 2022,” ucapnya.

Tgk. M. Yunus menyampaikan apresiasi kepada Partai Demokrat yang telah menerima kunjungan pihaknya.  Dirinya melaporkan bahwa kedatangan mereka sudah mendapatkan dukungan dari seluruh Ketua Komisi I DPRK dari 23 kabupaten/kota.  Selanjutnya, M. Yunus juga berharap Partai Demokrat konsisten mengawal kekhususan dan stabilitas Aceh.

“Kita tau bersama pak SBY adalah inisiator perdamaian Aceh, dan Partai Demokrat  punya semangat yang sama mengawal ini,” ujarnya.

Menanggapi aspirasi Komisi I DPRA ini, Wahyu Sanjaya yang mewakili FPD memberikan gambaran bagaimana pembahasan RUU Pemilu di Parlemen berjalan. Pasang surutnya pembahasan yang akhir-akhir ini marak, tak lepas dari Pemerintah yang bersikukuh Pilkada tetap di Tahun 2024.

Lanjut Wahyu, bahwa ‘Standing’ Partai Demokrat jelas, yaitu menginginkan Pilkada sesuai dengan jangka waktu masing-masing daerah. Khusus untuk Aceh sesuai arahan Ketum dan Sekjen yang juga didukung penuh oleh Ketua Fraksi, tahapan Pilkada harus merujuk pada UUPA sebagai amanah MoU Helsinki.

Wahyu yang juga Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menyampaikan, bahwa pihaknya siap menampung aspirasi untuk kemudian dibahas di Komisi.

Ia menambahkan, ada lima anggota FPD di Komisi II berkomitmen penuh memberikan dukungan kepada kawan-kawan dari Aceh dalam mengawal proses tersebut. “Diminta ataupun tidak, Kami akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh,” ungkap anggota DPR RI asal Sumatera Selatan ini.

Pertemuan berlangsung selama lebih kurang satu jam, yang dihadiri oleh 8 anggota Komisi I DPRA, Tgk. Muhammad Yunus, Saiful Bahri, Darwati A. Gani, Ridwan Yunus, Edi Kamal, Tgk. H. Attarmizi Hamid, Fuadri, Bardan Sahidi. [rel]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *