LayarBerita, Aceh Utara – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dr Taqwallah, MKes, melakukan pertemuan dengan para kepala desa, camat, dan Kepala Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Utara.

Pertemuan yang berlangsung di aula Kantor Bupati Aceh Utara di Landing, Kecamatan Lhoksukon, Senin (8/11/2021), dalam rangka evaluasi penyaluran dana desa dan kegiatan vaksinasi Covid-19.

Dalam arahannya, Sekda Aceh menekankan pentingnya realisasi penyaluran dana desa.

Dijelaskan Taqwallah, Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah dengan plafon dana desa terbesar di Aceh, dan merupakan kabupaten/kota yang jumlah desanya terbanyak di Tanah Air, yakni mencapai 852 gampong.

Oleh karena itu, lanjutnya, penyaluran dana desa untuk Kabupaten Aceh Utara mendapat perhatian khusus, baik oleh Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat.

Taqwallah sangat mengharapkan agar proses perencanaan, penyaluran dan realisasi pemanfaatan dana desa benar-benar tepat sasaran, tepat jadwal, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat gampong.

Asisten I Sekdakab Aceh Utara Dayan Albar, SSos, MAP, pada kesempatan itu melaporkan realisasi pencairan dana desa di Aceh Utara tahun 2021 telah terlaksana dengan baik. Dari plafon dana desa sebesar Rp626,3 miliar yang dialokasikan untuk 852 gampong di daerah ini, telah tersalur dalam tiga tahap penyaluran.

Kata Dayan, untuk tahap I telah tersalur 99,8 persen atau 851 gampong, tahap II telah tersalur 97 persen atau 834 gampong, dan untuk tahap III telah tersalur sebanyak 8 persen atau 71 gampong.

“Sebanyak 781 gampong yang belum tersalurkan pada tahap III, sedang kami upayakan langkah-langkah percepatan, dengan harapan dana yang telah diamanahkan tersebut dapat seluruhnya tersalurkan ke gampong-gampong,” kata Dayan.

Terkait dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD), lanjut Dayan, sudah disalurkan ke rekening gampong sampai dengan alokasi bulan Desember 2021. Sedangkan di gampong dalam Kabupaten Aceh Utara sudah disalurkan hingga bulan Oktober dan November kepada keluarga penerima manfaat.

Menggapi hal itu, Sekda Aceh dr Taqwallah, MKes, mengapresiasi realisasi dana desa di daerah ini.

Ia juga mengajak para kepala desa dan stakeholder terkait untuk bekerja lebih keras membangun gampong dengan memanfaatkan dana desa. Hal itu diawali dengan proses perencanaan yang tepat jadwal sehingga pencairan dana desa bisa lebih cepat di awal tahun.

Untuk tahun anggaran 2022, Taqwallah mengajak seluruh kepala desa untuk bertekad agar dana desa tahap I bisa cair paling lambat pada tanggal 10 Januari 2022. Dan ia meyakini dengan tekad dan keseriusan para aparatur gampong, dana desa dapat cair ke rekening gampong sebelum 10 Januari 2022.

Dalam pemaparannya, Taqwallah mengungkapkan secara nasional pada tahun 2020 dan 2021 pencairan dana desa di Aceh menjadi salah satu daerah yang tercepat. Untuk itu, Taqwallah optimis pada 2022 dana desa di Aceh akan bisa cair lebih cepat lagi.

Pada kesempatan itu, Sekda Aceh juga mengajak para aparatur gampong untuk menyukseskan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Sekda Aceh juga memotivasi para kepala desa agar memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat di gampong masing-masing tentang pentingnya vaksinasi.

Di Aceh Utara, kata Taqwallah, realisasi vaksinasi masih cukup rendah dibandingkan dengan realisasi dana desa. Dia meminta para kepala desa untuk terus mengajak masyarakat agar mau divaksin, karena ke depannya, akan ada sanksi-sanksi tertentu bagi masyarakat yang belum divaksin sesuai dengan edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pertemuan Sekda Aceh dengan para kepala desa, camat, dan Kepala Puskesmas di wilayah Aceh Utara dibagi dalam tiga sesi. Masing-masing sesi berlangsung sekitar 2 jam dan dihadiri sekitar 300-an peserta.. Hal itu dilakukan karena jumlah geusyik mencapai 852 orang, ditambah dengan Camat dan Kepala Puskesmas.

Turut hadir pada pertemuan itu Asisten I Sekdakab Aceh Utara Dayan Albar, SSos, MAP, Kapolres Aceh Utara AKBP Riza Faisal, SIK, MM, Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr Hanif, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara Amir Syarifuddin, SKM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan KB Aceh Utara Fakhruradhi, SH, MH, dan sejumlah pejabat terkait lainnya. [Agus/rel]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *