LayarBerita, Aceh – Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, diminta tidak over acting dalam menyikapi isu referendum Aceh. Justru jika dihadapi dengan cara-cara berlebihan dan kurang bijaksana, akan menimbulkan efek politik dan kekacauan politik di Aceh.
Terlebih dengan pernyataan yang meminta TNI terlibat dalam hukum konstitusi dan undang-undang yang ada, walaupun UU nomor 5  tahun 1985 tentang Referendum telah dicabut. Hal ini ditegaskan oleh Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Azhari (Cage) SIP melalui siaran persnya yang dikirim, Sabtu (8/6/2019).
Sambungnya, tidak satu Undang-undang pun yang menyatakan bahwa perkataan referendum itu haram, makar dan melanggar UU. Bahkan ungkapan referendum itu sudah pernah lebih dahulu disuarakan oleh Gubernur DIY dan Kaltim. Tapi tanggapan DPR RI biasa saja, kenapa dengan Aceh, mereka menanggapi dengan cara cara yang berlebihan? Tanya Cage yang juga politisi dari Partai Aceh ini.
“Aceh itu jangan diintimidasi, tapi didekati karena tipikal masyarakat Aceh sangat anti dengan gertakan. Aceh sudah memasuki 14 tahun perdamaian, tetapi butir MoU dan UUPA masih belum diimplementasikan secara menyeluruh. Seperti bendera, lambang, tapal batas, tanah untuk eks kombatan dan kewenangan lainnya tidak satupun terealisasi,” katanya.
Mualem, lanjut Cage, selaku ketua Komite Peralihan Aceh dan pimpinan lainnya, tentunya tidak mudah mengendalikan eks ‘mesin perang’ yang kecewa terhadap realisasi damai tersebut.  Mereka masih banyak yang hidup miskin, jauh dari kata sejahtera. Ini tentunya akan memberi efek yang tidak menguntungkan bagi perdamaian.
“Kita menginginkan Pemerintah Pusat dalam hal menghadapi isu referendum, jangan reaksional. Tapi dengan menuntaskan MoU dan seluruh UUPA dengan segala kewenangan dan kekhususan Aceh,” tegasnya.
Jubir KPA ini meminta pusat dan menghentikan mengancam dan mengasari Aceh.  Serta melihat perkembangan politik Aceh terkini dan 14 tahun perdamaian Aceh, MoU dan UUPA yang belum tuntas. “Maka untuk menyikapi ini, Kita minta jajaran KPA untuk lebih meningkatkan hubungan silaturahmi dan melakukan konsolidasi internal dan eksternal mulai tingkat sagoe, daerah dan wilayah,” imbau Cage. [red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *