LayarBerita, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI saat ini telah mempersiapkan simulasi tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk dikonsultasikan ke Komisi II DPR RI.

Berbagai opsi telah berkembang, namun KPU telah mempunyai usulan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta DPR dan DPRD pada tanggal 21 Februari 2024. Sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap bisa dilaksanakan pada bulan November 2024 sesuai amanah UU.

Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari menjelaskan bagaimana KPU menyimulasikan dan menghitung hari demi hari tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 yang saling beririsan, serta bagaimana mengaturnya agar semua tahapan dapat berjalan sesuai aturan perundangan.

“Prinsipnya sistem Pemilu 2024 tidak ada perubahan, masih sama dengan Pemilu 2019,” hal tersebut disampaikan Hasyim saat menjadi narasumber pada acara Seminar Nasional Dialog Kebijakan Pemilu Serentak 2024, yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa bekerjasama dengan Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Warmadewa, Bali, Rabu (1/12/2021).

Hadir dalam kegiatan tersebut Rektor Universitas Warmadewa, Prof. dr. Dewa Putu Widjana DAP&E, Sp.Park., Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si, dengan moderator Dosen Fisip Unwar, Drs. I Nyoman Wiratmaja, M.Si., serta civitas akademika Universitas Warmadewa.

“UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan penetapan partai politik peserta pemilu paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara, jadi jika usulan Pemilu 21 Februari 2024 disetujui, maka pada bulan Desember 2022 sudah harus ada parpol peserta pemilu dan Juli 2023 sudah ada Daftar Calon Tetap atau DCT,” tutur Hasyim yang juga memegang Ketua Divisi Hukum di KPU RI.

KPU juga berkaca pada sengketa Pemilu 2019, dimana MK membacakan putusan akhir pada bulan Agustus 2019. Apabila ada perkara yang dikabulkan, maka harus ada hitung ulang atau Pemungutan Suara Ulang (PSU), sehingga pada bulan Agustus tersebut belum ada kepastian hukum. Berkaca pada proses Pemilihan 2020, maka untuk Pemilihan di bulan November 2024, pencalonannya berada di bulan Agustus 2024, sehingga pada bulan Agustus tersebut sudah harus ada hasil pemilu nasional (suara dan kursi) yang berkepastian hukum, karena selain perseorangan, pencalonan dilakukan partai politik.

“UU Nomor 10 tahun 2016, pada pasal 201 ayat 8 disebutkan pemungutan suara pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Untuk itu, KPU memperhitungkan tahapan Pemilu dan Pemilihan harus sinkron, sehingga KPU mengusulkan hari pemungutan suara Pemilu tanggal 28 Februari 2024, namun karena bersamaan dengan Hari Raya Galungan, dirubah menjadi 21 Februari 2024,” jelas Hasyim. [kpu]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *