LayarBerita, Aceh Utara – Proyek pembangunan Monumen Islam Samudera Pasai di Kecamatan Samudera, Aceh Utara, Provinsi Aceh diduga dikerjakan tidak sesuai dengan spek.  Bahkan dinilai terdapat kerugian Negara dalam proyek dengan total anggaran mencapai Rp 49.162.787.000 tersebut.

Terkait kondisi ini, Kejaksaan Negeri Aceh Utara menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek tersebut. Pengerjaan pembangunan Monumen Islam Samudera Pasai ini diduga terdapat kerugian negara mencapai Rp 20 miliar.

Dilansir dari laman Kejari Aceh Utara, dugaan korupsi terhadap pembangunan Monumen Islam Samudera Pasai telah dilakukan penyelidikan sejak Mei 2021 lalu. Hal ini dijeaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Dr Diah Ayu Hartati SH MHum dalam konferensi pers yang digelar di kejaksaan setempat, Kamis (5/8/2021).

Menurut Diah, proyek yang bersumber dari dana APBN Tahun 2012-2017 senilai Rp. 49 Miliar, dikerjaan bertahap, terhitung tahun 2012 hingga 2017, total anggaran proyek tersebut mencapai Rp 49.162.787.000 dengan pengerjaan yang dilakukan bertahap oleh beberapa perusahaan.

Dirincikan, diawal pelaksanaan tahun 2012 proyek tersebut dikerjakan PT PNM dengan angggaran senilai Rp 9,5 Miliar. Berlanjut tahun 2013 Rp 8,4 Miliar dikerjakan oleh PT LY, tahun 2014 dikerjakan PT TH dengan anggaran Rp 4,7 Miliar, tahun 2015 Rp 11 Miliar dikerjakan PT PNM, tahun 2016 dikerjakan PT TH Rp 9,3 Miliar dan tahun 2017 Rp 5,9 Miliar dikerjakan PT TAP.

“Penyelidikan kasus ini kita mulai pada Mei 2021 dan awal Juni lalu kita tingkatkan statusnya dalam tahap penyidikan. Kami telah memeriksa saksi-saksi, ahli, dan terakhir kami berkoordinasi dengan BPKP terkait perhitungan kerugian negara,” ujar Diah seperti diansir dari mediaaceh.co.

Dari hasil penyidikan dan pemeriksaan ke lapangan, pihaknya menemukan adanya dugaan penyimpangan atau perbuatan melawan hukum terhadap pembangunan proyek tersebut.

“Proyek itu telah dirubah spesifikasi konstruksi bangunan dengan cara adendum menjadi K250. Akan tetapi pada saat kami memeriksa ke lapangan dengan tes Hammer justru tidak sampai 250, tidak sampai 500, bahkan di bawah 200 atau lebih tepatnya 140, 120 untuk menopang tower setinggi 71 meter,” jelas Diah.

Selain itu, kondisi di lapangan terlihat ada bagian bangunan sudah retak dan bangunannya geser.  Termasuk dengan pekerjaan tanah telah terjadi pergeseran. Pengerjaan tanah yang harusnya 12.800 meter kubik hanya 3000 meter kubik dan ini sangat mengkhawatirkan untuk keselamatan, kemudian lagi adendum tentang perubahan desain.

“Pihak Kami terus berkoordinasi dengan BPKP terkait audit kerugian negara, untuk sementara kerugian negara sebesar Rp 20 Miliar,” terang Kajari Aceh Utara.

Adapun 5 tersangka yang ditetapkan, yakni, F selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ir N Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir P selaku pengawas dan 2 rekanan berinisial R dan T.

Namun sejauh ini para tersangka belum ditahan. “Belum,” jawab Kajari melalui pesan singkat melalui kepada layarberita.com, Jumat 6/8/2021).  [red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *