LayarBerita, Jakarta – Saat ini Breskrim Polri sedang menangani sejumlah kasus dugaan pidana dalam Pilkada tahun 2020.  Sejauh ini ada sejumlah kasus yang status telah naik ke penyidikan.  Bahkan ada beberapa kasu yang menonjol yang melibatkan ASN dan juga aparatur pemerintahan.

Menurut Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit, saat ini pihaknya tengah menangani seratusan kasus terkait Pilkada Serentak 2020.

“Dari catatan Kami, saat ini ada kurang lebih 108 kasus tindak pidana. Tadi Dirpidum informasi ada tambahan lagi 112 kasus yang terdata. Sekitar 3 hari lagi, akan masuk masa tenang.  Kemungkinan tadi sudah disampaikan, bahwa masih ada 14 pasal yang bisa diterapkan terkait sisa masa yang ada.  Yakni di masa tenang, penghitungan dan rekap nanti,” jelas Listyo di Bawaslu RI, Kamis kemarin.

Sambung Kabareskrim, dari ratusan kasus itu, sebanyak 29 kasus sudah naik ke penyidikan. “Sebanyak 29 kasus yang disidik, tahap satu 17 perkara, P21 ada 2, tahap dua ada 44 perkara, dan SP3 sekitar 16 perkara,” jelas Kabareskrim.

Selain itu, ada beberapa progres yang dilakukan untuk menemukan tindak pidana pada Pilkada itu. Seperti penerapan peradilan in absentia, di mana tidak menghadirkan pihak terlapor.

“Tentunya berapa progres yang ke depan harus kita perbaiki, salah satunya disampaikan laksanakan peraturan Mahkamah Agung terkait dengan peradilan in absentia. Karena memang ini betul-betul bisa diterapkan. Maka dengan waktu yang cepat, baik diproses Bawaslu dan proses penyidikan di Sentra Gakkumdu,” katanya.

Menurut Listyo, dari sejumlah kasus tersebut, ada lima yang menonjol. Salah satunya tindak pidana yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN).

“Tadi ada lima kasus yang menonjol. Pertama, pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan aparatur daerah baik di level desa, lurah dan kecamatan dan di level yang lebih tinggi,” lanjutnya.

Kasus yang diduga melibatkan aparatur pemerintah ini diantaranya berupa, tindak pidana menguntungkan atau merugikan pasangan calon ada 50 perkara. Kemudian money politic ada 17 perkara, kampanye yang bersifat negatif sejauh ini baru sekitar 9 kasus yang masuk. Sisanya pemalsuan, menghalangi petugas menyelenggarakan kegiatan sekitar empat perkara, jelas Kabareskrim.

“Ini memang Pilkada terberat dilaksanakan, karena satu sisi bagaimana bisa menyelenggarakan Pilkada dengan aman sukses, dan terpilih calon secara jujur dan adil. Tapi di satu sisi kita dihadapi permasalahan, yang mau tidak mau kita harus melaksanakan hukum tertinggi menjaga keselamatan rakyat di masa pandemi saat ini,” terang Kabareskrim. [tribrata]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *