LayarBerita, Lhokseumawe – Keberadaan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), yang diselenggarakan BPJS Kesehatan merupakan salah satu cita negara untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pemberian perlindungan dasar kesehatan.

Adapun pelayanan yang didapat dalam pelaksanaan progam itu tak hanya pelayanan yang bersifat mendesak atau kuratif, peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas bantuan alat kesehatan, salah satunya yaitu fasilitas alat bantu kacamata.

Berbeda dengan pengobatan kuratif yang tidak terbatas plafon dan waktu tertentu, sebut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe, Manna, Rabu (3/3/2021).

Ia menjelaskan bahwa alat bantu kacamata bersifat bantuan dengan syarat dan kriteria tertentu yang diatur dalam Permenkes Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Program JKN-KIS.

Adapun syarat utama mendapat penjaminan alat bantu kacamata adalah adanya gangguan pada mata yang sesuai dengan indikasi medis dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan refraksi mata, imbuhnya.

“Bila ada peserta yang mendapat gangguan refraksi mata sesuai indikasi medis dapat melakukan pemeriksaan oleh dokter di faskes primer untuk selanjutnya pemeriksaan lebih detil di optik, dan apabila sesuai ketentuan kriteria dijamin, maka dapat memperoleh bantuan kacamata,” sebut Manna .

Untuk itu, Manna mengharapkan komitmen dan kerja sama yang baik antara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) baik itu klinik, Puskesmas atau Dokter Praktik Perorangan (DPP) dengan optik untuk memberikan pelayanan alat bantu kacamata yang bermutu dengan biaya yang efisien sebagaimana diatur dalam ketentuan praktik kedokteran yang berlaku.

“Kita sama-sama menjaga agar pelayanan tambahan dan tidak darurat (kacamata) yang diberikan kepada masyarakat ini benar-benar efektif dan sesuai kebutuhan medis, agar mutu layanannya tetap terjaga,” jelas Manna.

Disamping itu Manna juga menambahkan bahwa pemeriksaan gangguan mata juga masih bisa dilakukan di rumah sakit.

“Apabila gangguannya refraksinya sampai pada tingkat tertentu, maka harus di rujuk ke Rumah sakit, sesuai kriteria yang direkomendasikan oleh PERDAMI (Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia) dengan BPJS Kesehatan,” jelas Manna.

Menanggapi hal tersebut, Zainal Bakri sebagai salah satu pengurus optik di wilayah Kota Lhokseumawe mengatakan, dengan dipermudahnya sistem penjaminan kacamata dalam Program JKN-KIS melalui Faskes primer, pihaknya kini menetapkan pemeriksaan mendetil untuk memastikan bahwa pelayanan alat bantu kacamata yang di dapat masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

“Setelah mendapat rujukan dari klinik atau puskesmas, kita lakukan pemeriksaan lagi oleh RO (Refraksionis Optisien), jadi memang benar-benar kita periksa dan pastikan kalau kacamata yang diberikan sesuai dengan kebutuhan medis pasien,” jelas Zainal. (rel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *