LayarBerita.com – Kementerian Luar Negeri berkerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Indonesia Ocean Justice Initiative, gencar membahas penanganan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF), melalui seminar daring “Ending IUU Fishing: Exploring Opportunities of International Coalition of Action”, Selasa (1/12/2020).

Kegiatan  yang diselenggarakan  sebagai  wadah  diskusi  dan  pertukaran  best  practices  dalam menghasilkan masukan,  guna  melengkapi  kebijakan  pemerintah  Indonesia  terkait  IUUF, khususnya dalam konteks kerja sama internasional yang didasarkan pada dokumen laporan Blue Papers yang dihasilkan oleh High-Level Panel of Sustainable Ocean Economy (Ocean Panel).

Seminar  menghadirkan  lima  orang  narasumber,  yaitu  Febrian  Alphyanto  Ruddyard  (Direktur Jenderal  Kerja  Sama  Multilateral,  Kemlu),  Peter  Thomson  (UN  Secretary  General’s  Special Envoy for the Ocean), Prof. Sjarief Widjaja (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, KKP), Gunnar Stolsvik (Policy Director on Transnational Organized Crime,  Norwegian  Ministry  of  Trade  and  Fisheries),  Mas  Achmad  Santosa (CEO,  Indonesia Ocean  Justice  Initiative),  dan  Per  Erik  Bergh  (Coordinator,  Stop  Illegal  Fishing).  Kegiatan diikuti oleh lebih dari 800 peserta.

Dalam pidato pembukanya, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral  menyampaikan bahwa aktivitas  IUUF  telah  mengakibatkan  kerugian  ekonomi  bagi  masyarakat  dan  mengancam ekosistem  laut  di  seluruh  dunia,  termasuk  Indonesia,  sehingga  isu  pemberantasan  IUUF menjadi salah satu fokus kebijakan maritim pemerintah Indonesia saat ini. Mengingat, praktek IUUF  erat  kaitannya  dengan  Transnational  Organized  Fisheries  Crime  (TOFC),  untuk mengakhirinya  dibutuhkan  dukungan  dan  kolaborasi  antar  negara-negara  dunia,  khususnya yang wilayahnya memiliki garis pantai.

Para narasumber turut aktif menyuarakan pandangannya mengenai IUUF, antara lain terkait pentingnya rujukan terhadap  SDG 14 (Life Below Water) dalam menyusun kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya laut dan pencegahan tindak IUUF. Kerja sama internasional dan regional  dalam  penanganan  IUUF  juga  harus  dijajaki  secara  adil  dan  proporsional  dalam berbagai bentuk seperti joint monitoring and inspection dan exchange of information.

Ocean  Panel  diprakrasai  oleh  Perdana  Menteri  Kerajaan  Norwegia  bersama  13  Kepala Negara/Pemerintahan lainnya, termasuk Presiden Joko Widodo, di tahun 2018 sebagai upaya mendukung  tercapainya  sustainable  ocean  economy  dan  sustainable  ocean  management, serta  diharapkan  dapat  menjadi  wadah  pertukaran  informasi  dan  best  practices  untuk mencapai  agenda  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  2030,  terutama  SDG  14  yang memiliki  keterkaitan  erat  dengan  penanganan  overfishing.  Pada  perkembangannya,  Ocean Panel  meluncurkan sebuah dokumen berisi serangkaian laporan dan penilaian yang disebut Blue  Papers  yang  diharapkan  menjadi  rujukan  bagi  pemangku  kepentingan  dalam pembentukan kebijakan mengenai agenda kelautan dunia.

Selain itu, Ocean Panel juga akan menerbitkan dokumen acuan rekomendasi kebijakan dalam konteks  sustainable  ocean  management  dan  sustainable  ocean  economy  dengan  judul “Transformations for a Sustainable Ocean Economy  –  A Vision for Protection, Production and Prosperity”, yang akan diluncurkan pada tanggal 3 Desember 2020 mendatang. (rel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *