Aceh Utara - 30 November, 2019

RAPBK tak Sesuai KUA/PPAS, Ini Jawaban Wakil Bupati Aceh Utara

LayarBerita, Aceh Utara – Adanya penambahan belanja dan pendapatan pada RAPBK Aceh Utara tahun 2020 yang disahkan dibenarkan oleh Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf dalam sambutannya pada rapat paripurna, Jumat (29/11/2019) malam. Bahkan penambahan pendapatan setelah pembahasan mencapai Rp 572 miliar.

Menurut Fauzi Yusuf, bahwa Rancangan APBK Aceh Utara terjadi penambahan pendapatan dari KUA/PPAS Rp. 2.197.901.985.611,- menjadi Rp. 2.770.325.165.786,- atau terjadi penambahan Rp. 572.423.180.175,-. Peningkatan tersebut dijelaskan karena beberapa hal, termasuk menerima Perpres setelah KUA/PPAS disampaikan kepada DPRK.

Dijelaskan Fauzi, bahwa peningkatan pendapatan lantaran masuknya Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 446.151.552.000,-, Alokasi Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 17.495.667.000,-, Dana BLUD Rp. 16.071.771.000,-, Bantuan pendanaan penyertaan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 75.146.873.000,-, Bantuan Pendanaan Pengkajian P3K Rp.4.853.846.000,-, Dana Desa Rp. 7.564.098.000,-, Silpa Zakat 2019 Rp. 8.550.000.000,-, serta Silpa Infaq 2019 Rp.2.025.000.000,-.

“Penggunaan tambahan pendapatan tersebut, sesuai dengan peruntukannya masing-masing,” terang Wakil Bupati Aceh Utara.

( Baca : https://layarberita.com/2019/11/30/pengesahan-rapbk-aceh-utara-tak-sesuai-kesepakatan-kua-ppas-ada-apa/ )

Fauzi Yusuf juga menerangkan, adanya informasi penambahan baru diketahui setelah Rancangan APBK disampaikan kepada DPRK Aceh Utara. Oleh karena itulah saat pembahasan RAPBK tahun 2020 jumlah anggaran berubah dibanding dengan KUA/PPAS.

Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf dalam sambutannya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara yang telah menetapkan agenda pembahasan Rancangan APBK dengan jadwal yang sangat padat, siang dan malam hari dan termasuk hari libur.

Hal ini menurut Wakil Bupati semata-mata agar dibahas dan disepakati bersama sesuai ketentuan, paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 2020.

“Pendapat akhir fraksi-fraksi dan gabungan komisi terhadap RAPBK, akan Kami evaluasi, pelajari dan tindak lanjuti dengan berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku,” ujar Sidom Peng panggilan akrab Wakil Bupati Aceh Utara.

Keterbatasan anggaran dan masih besarnya kebutuhan belanja dalam rangka mengisi pembangunan peningkatan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat, merupakan suatu permasalahan yang harus dipecahkan. “Kita menyadari bahwa kebutuhan pembangunan daerah tidak terlepas dari berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan anggaran cukup besar,” terang orang nomor dua di Aceh Utara ini.

Mengingat keterbatasan anggaran ini, dibutuhkan upaya-upaya untuk mencari sumber lain, baik dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.  Diakhir sambutannya, Wakil Bupati Aceh Utara meminta kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar segera menyampaikan RAPBK tersebut kepada Gubernur Aceh, paling lama 3 hari kerja, untuk dievaluasi. [red]

1 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *