Aceh Utara - Politik - 29 Mei, 2020

Pengelolaan Aset Aceh Utara Amburadul, Terpiadi : Bupati Diminta Bersikap Tegas

LayarBerita, Aceh Utara –  Sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sejauh ini dikelola oleh sejumlah instansi belum menampakkan hasil bagi keuntungan daerah.  Bahkan terkesan pengelolaan aset yang seharusnya dapat menjadi nilai tambah untuk pemerintah daerah tidak dikelola dengan baik.

Menurut Terpiadi A Majid yang merupakan pelapor Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Utara, pengelolaan aset milik Kabupaten Aceh Utara terkesan amburadul. Sehingga dibutuhkan ketegasan Bupati Aceh Utara untuk bersikap, sehingga aset tersebut tidak berpindah tangan kepada pihak ketiga tanpa ada konpensasi jelas.

Seperti halnya, sambung Terpiadi terhadap sejumlah aset Kabupaten Aceh Utara yang dikelola Disperindagkop, khususnya di bawah bidang pasar, tidak terdata dengan baik. Sehingga membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak maksimal dan ada kekhawatiran aset tersebut akan berpindah tangan.

Hal ini diungkapkan Terpiadi A Majid saat membacakan Rekomendasi Gabungan Pansus, DPRK Aceh Utara dalam rapat paripurna ke-3 masa persidangan I DPRK Aceh Utara tahun 2020, dengan acara penyampaian rekomendasi DPRK Aceh Utara terhadap LKPJ Bupati Aceh Utara tahun anggaran 2019, Kamis (28/5/2020).

Selain itu, gabungan Pansus juga menilai sejumlah perusahaan milik daerah juga belum mampu menunjukan keberadaannya untuk membantu pemerintah daerah.  Seperti halnya Perusahaan Daerah Bina Usaha (PDBU), PDAM Tirta Mon Pase, BPR Sabee Meusampe, PD Pase Energi yang menurut rekomendasi Pansus juga belum mampu membangkitkan perubahan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan iklim Investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepada PD. Bina Usaha, Pansus meminta agar dapat mengelola aset berupa kios di pasar Los Kota Lhokseumawe, pasar Inpres Kota Lhoksemawe untuk dilakukan penertiban kembali. Termasuk mengenai masa akhir kontrak toko di pasar Krueng Geukuh yang jatuh tempo tahun depan untuk dapat dilakukan revitalisasi.

Selain itu aset berupa Tanah di Blang Reubek Kecamatan Lhoksukon seluas 25 Ha dan Tanah Lapangan Bola kaki di Buket Rata serta Aset berupa bekas Garmen di Rancong seluas 3 Ha juga agar segera dapat dimanfaatkan.

“Persoalan aset akan menjadi kendala besar, apabila tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.  Serta perlu langkah-langkah kongkret untuk menyelesaikan masalah aset yang masih berada dalam wilayah Kota Lhokseumawe dan ditempat lainnya.  Sebab aset merupakan modal besar dan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan,” tegas Terpiadi saat membacakan hasil rekomendasi gabungan pansus. [red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *