Aceh Utara - Politik - 29 Mei, 2020

Pansus LKPJ : Penempatan Program SKPK Bersifat Kejar Tayang dan Hanya untuk Serap APBK

LayarBerita, Aceh Utara –  Gabungan Panitia Khusus DPRK Aceh Utara menilai masih kurangnya pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh SKPK terhadap program kegiatan yang telah dilakukan pada anggaran tahun 2019. Sehingga banyak infrastuktur yang tidak difungsikan setelah finising atau selesai dikerjakan.

Begitu juga dengan penempatan program di setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Utara, seakan-akan hanya kejar tayang untuk proses penyerapan dan realisasi APBK semata.

Hal ini diungkapkan Terpiadi A Majid saat membacakan Rekomendasi Gabungan Pansus, DPRK Aceh Utara dalam rapat paripurna ke-3 masa persidangan I DPRK Aceh Utara tahun 2020, dengan acara penyampaian rekomendasi DPRK Aceh Utara terhadap LKPJ Bupati Aceh Utara tahun anggaran 2019, Kamis (28/5/2020).

Penilaian ini menurut pelapor gabungan Pansus, berdasarkan hasil kerja anggota DPRK berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil) yang disampaikan kepada Gabungan Pansus.  Setelah diteliti kembali, ternyata masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan di lapangan.

Seharusnya, sambung Terpiadi, dalam setiap perencanaan kegiatan tentunya harus terfokus dan berdampak pada kepentinggan rakyat banyak. Termasuk dari sisi perencanaan kegiatan yang diajukan, tentunya mempunyai tahapan yang matang dan tidak sekedar mengajukan program dan pagu anggaran tanpa meninjau kondisi sebenarnya.

“Sebelum usulan dilakukan, harus ditinjau dulu apakah layak dan sesuai dengan kondisi di dalam ruang lingkup tatanan masyarakat daerah setempat. Selain itu proses pergeseran kegiatan menjadi kendala di lapangan, disebabkan tidak adanya koordinasi dengan pihak legislatif,” tegasnya.

Tidak adanya koordinasi ini, sambungnya, terjadi pada sejumlah kegiatan, baik  yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus maupun Aloksi Khusus dan APBK.   Seakan-akan, lanjut pelapor gabungan Pansus, SKPK sanggup dan mampu untuk mengakomodir seluruh kegiatan tanpa adanya koordinasi yang permanen dengan mitra kerja.

“Gabungan Komisi juga menilai sejak adanya Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan oleh provinsi kepada Kabupaten Aceh Utara, tidak satu pun kegiatan yang terlihat jelas dan bisa dibanggakan,” ucap Terpiadi dalam rapat paripurna tersebut.

Bahkan DPRK menilai Perencanaan Dana otonomi khusus juga tanpa melibatkan legislatif.  Seharusnya kegiatan Dana Otonomi Khusus menjadi bagian dari proses peninggalan yang dapat terlihat dengan nyata. Sebelum berakhirnya masa Dana Otonomi Khusus, pihak eksekutif harus mencari solusi terkait permasalahan ini.

Sementara itu, Bupati Aceh Utara yang diwakili oleh Wakil Bupati Fauzi Yusuf mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, atas segala masukan, saran, peringatan dan kritikan yang konstruktif.

Hasil rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati  Aceh  Utara, menurut Fauzi akan menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya, untuk perbaikan dalam melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan  yang  lebih  baik ke depannya. Terutama dari segi administrasi, pelayanan publik, keuangan, politik dan capaian pelaksanaan program serta kegiatan.

“Berkaitan dengan kondisi kinerja dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, khususnya yang menjadi  isu  penting. Ini akan menjadi catatan khusus bagi Kami untuk menindaklanjutinya secara konsisten dan terukur. Sehingga segala permasalahan yang ada dapat diminimalkan dan diselesaikan dengan baik,” ungkap Fauzi Yusuf. [red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *