LayarBerita, Lhokseumawe – Ketua DPR Kota Lhokseumawe Ismail A Manaf menyampaikan bahwa masih banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe yang belum sepenuhnya bisa digali. Hal itu dikarenakan ada beberapa regulasi yang belum dibuat untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satunya adalah Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang pendaftaran NPWP Cabang bagi perusahaan luar yang beroperasi di Lhokseumawe.

“Mengenai pendaftaran NPWP Cabang ini, beberapa waktu lalu, kami sudah mendorong Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk dapat segera diterbitkan, supaya kita dapat memaksimalkan PAD dari sektor ini,” sebut Ismail A Manaf dalam bincang-bincang bersama Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Reinnuer KPP Pratama Lhokseumawe, Amin, Selasa (21/7/2020) kemarin.

Disebutkannya, selama ini masih ada perusahaan nasional yang melakukan kegiatan usahanya di Kota Lhokseumawe tapi Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) nya terdaftar di Jakarta. Sehingga Kota Lhokseumawe berpotensi kehilangan bagi hasi dari PPh pasal 21.

“Perusahaan melakukan kegiatan usahanya di Kota Lhokseumawe, tetapi yang menikmati bagi hasil dari PPh pasal 21 pemerintah daerah (Pemda) dimana perusahaan tersebut terdaftar NPWP nya. Ini yang harus kita benahi segera,”  tegas Ketua DPR Kota Lhokseumawe dari Fraksi Partai Aceh tersebut.

Sementara Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Reinnuer Amin menyampaikan bahwa ada beberapa perusahaan yang sudah cukup lama beroperasi di Kota Lhokseumawe tapi belum mendaftarkan NPWP Cabang di Lhokseumawe.

Dijelaskannya, secara aturan perpajakan, apabila perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya dan sudah mendaftarkan NPWP di Lhokseumawe, maka akan mendapatkan PAD dari pembagian PPh Pasal 21.

Pada Undang Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 31C disebutkan, “Penerimaan Negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbangan 80% untuk pemerintah pusat dan 20% untuk pemeritah daerah tempat wajib pajak terdaftar”.

Dalam Undang Undang itu sudah sangat jelas bahwa setiap daerah akan mendapatkan pembagian dana PPh Pasal 21 sebesar 20% bila perusahaan tersebut mendaftarkan NPWP ny di daerah tersebut. (BIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *