Nasional - 23 Maret, 2020

Presiden Teken Inpres Realokasi Anggaran dan Penanganan Covid19

LayarBerita, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19).

Dalam Inpres tersebut, Presiden  menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk segera merevisi anggaran dan mengajukan kepada Menteri Keuangan (Menkeu).

Inpres itu juga mengatur agar K/L mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan COVID-19 dengan memperluas dan mempermudah akses sesuai UU Penanggulangan Bencana dan aturan turunannya, yaitu:

Kesatu: Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid19 (Refocussing kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan Covid19 di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan Covid19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19.

Kedua: Mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

Ketiga: Mempercepat  pelaksanaan  pengadaan  barang dan jasa untuk  mendukung  percepatan penanganan Covid19 dengan  mempermudah  dan memperluas   akses  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan  Bencana, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang  Pengadaan  Barang dan Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.

Keempat: Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan  penanganan Covid19 dengan melibatkan  Lembaga  Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan.

Kelima: Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat  kedokteran  untuk penanganan Covid19 dengan memperhatikan  barang dan jasa sesuai  dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan

Keenam, Khusus kepada:

  1. Menteri Keuangan untuk memfasilitasi proses revisi anggaran secara cepat, sederhana, dan akuntabel.
  1. Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan}.atau perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Covid19 kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota.
  1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid19.
  1. Menteri Kesehatan  untuk  mempercepat  pemberian registrasi  alat  kesehatan  dan  alat  kedokteran  untuk penanganan Covid19 yang belum memiliki nomor registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.
  1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Covid19.
  1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melakukan pendampingan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid19.

Instruksi Presiden itu mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, yakni 20 Maret 2020. (rel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *