[Infotorial Pemkab Siak]

LayarBerita, Siak – Pemerintah Kabupaten Siak kembali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas peaporan keuangan. Penghargaan ini merupakan yang ke 5 kali berturut-turut atas Penilaian Laporan Keuangan berturut-turut Tahun 2015 – 2019.

Penghargaan tersebut diserahkan secara virtual oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersempena pelaksanaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 di Jakarta, Selasa pagi (22/9/2020).

Rakernas yang digelar dengan tema “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta untuk mendorong optimalisasi penggunaan teknologi informasi di era adaptasi kebiasaan baru.

Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman menjelaskan, Rakernas tahun ini dilaksanakan dalam beberapa rangkaian kegiatan pada tanggal 22-24 September 2020, seperti Talkshow, Webinar, Coaching Clinic. Termasuk penyerahan penghargaan kepada entitas pelaporan peraih Opini WTP 10 kali berturut-turut atas pelaporan keuangan Tahun 2010 – 2019, peraih Opini WTP 5 kali berturut-turut atas pelaporan keuangan Tahun 2015 – 2019, peraih Opini WTP Tahun 2019, dan penerima BMN Award.

Untuk peraih WTP Kabupaten di Provinsi Riau kata dia, ada 6 daerah yang mendapatkannya, diantaranya Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan serta Kabupaten Siak.

“Alhamdulillah, Kabupaten Siak kembali menerima penghargaan Opini WTP dari Menteri Keuangan, penghargaan ini menunjukkan bahwa semakin baiknya pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak, yang transparan dan akuntabel,” ujar Arfan Usman.

Dirinya juga mengatakan penghargaan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas manajemen keuangan negara, untuk mendukung pembangunan menuju indonesia yang sejahtera serta untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. [Abb/rel]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *