LayarBerita, Aceh Utara – Wakil Bupati Aceh Utara meminta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), agar mengawasi dan memantau agen E Warong yang telah ditunjuk sebagai penyalur bantuan Sembako/BPNT. Hal ini  agar penyaluran barang sesuai aturan dari Kemensos.

Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf disela-sela acara penyerahan secara simbolis Kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi 177 SDM Program Keluarga Harapan di Kabupaten Aceh Utara, Rabu (22/7/2020) di Aula Panglateh Lhoksukon.

Sebanyak 177 SDM PKH menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai perlindungan diri dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan. Dalam arahan dihadapan SDM PKH, Wakil Bupati meminta PKH dan TKSK agar bersinergi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap bantuan dari Kementrian Sosial, baik PKH dan Sembako.

“KPM PKH tentu lebih banyak dari KPM BPNT murni, jadi PKH harus punya peranan lebih besar dalam hal membantu KPM di lapangan,” ujar Fauzi Yusuf.

Saat ini sambung Wabup, banyak laporan yang masuk, baik langsung kepadanya maupun dari dinas, ada beberapa agen e-warong yang melanggar ketentuan. Yakni menyalurkan barang tidak sesuai aturan dari Kemensos, sehingga KPM sangat dirugikan.

“Jadi Agen diuntungkan, KPM dirugikan, atau sebaliknya KPM juga diuntungkan karena agen memberi bahan Sembako sesuai keinginan KPM, bukan mengikuti aturan. Tapi dua-duanya ini tidak dibolehkan, karena tetap melanggar aturan,” jelasnya.

Kepada agen e warong, Wakil Bupati Aceh Utara juga meminta, agar tetap mengedepankan kualitas dan kuantitas barang, serta harga menyesuaikan harga pasar. Jika ada barang dari pemasok atau penyalur barang tidak bagus dan tidak layak, maka jangan disalurkan kepada KPM.

Sambungnya, jika masih ada agen menyalurkan barang sesuai permintaan KPM tidak mengikuti aturan, maka agen tersebut bisa dicabut haknya sebagai penyalur BPNT atau Program Sembako. Agen e- warong di bawah kendali Dinas Sosial, karena KPM adalah punya Kementerian Sosial. Jadi jika masih ingin kerjasama yang baik, maka agen e warong harus mengikuti ketentuan dari Kemensos dan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara sebagai perpanjangan tangan Tim Koordinasi Pusat.

“Agen juga harus selektif dalam membeli barang dari pemasok, jika barang tidak bagus jangan diterima, baiknya diminta ganti dan tidak langsung disalurkan kepada KPM,” pinta Fauzi.

KPM adalah orang yang dibantu Pemerintah Pusat dalam rangka menekan angka kemiskinan dan memenuhi kebutuhan pokok, serta mengurangi angka kematian akibat kekurangan gizi.  Sebab itu pemerintah menambah quota atau nilai bantuan dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu rupiah. Hal ini dilakukan seiring dengan ditambah menu bantuan, dari sebelumnya beras dan telur, sekarang ditambah dengan kacang-kacangan atau tahu, tempe, sayur dan buah.

“Jangan ada ruang agen melakukan kesalahan, jika mereka komitmen kerjasama dengan baik sesuai aturan, silahkan kita pertahankan. Apabila tidak mampu kita minta ke pihak dinas untuk bersurat ke Bank BRI, agar menutup agen tersebut sebagai penyalur,” terang Wabup.

Data sementara dari Dinas Sosial Aceh Utara, saat ini terdapat penerima bantuan Sembako di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 57.243 KPM Sembako.  Dengan rincian, KPM Sembako Murni 15.636 dan KPM Irisan atau KPM dari PKH yang mendapatkan bantuan Sembako sebanyak 41.607. [rel]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *