LayarBerita, Aceh Utara – Guna meningkatkan efektifitas meningkatkan penanganan dan/atau penyelesaian masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Perusahaan Daerah (PD) Bina Usaha Kebaupaten Aceh Utara dan Kejaksaan Negeri Aceh Utara melakukan kerja sama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Bentuk kerja sama tersebut diwujudkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktur Utama PD Bina Usaha, T Moni Alwi dan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Pipuk Firman Priyadi, SH, MH, di Lido Graha Hotel, Selasa (10/3/2020) siang.

Perjanjian kerja sama tersebut meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum, baik dalam Hukum Perdata maupun Tata Usaha Negara.

Selain itu, perjanjian kerja sama juga untuk pengayaan pengetahuan Dirut PD Bina Usaha, T Moni Alwi berharap pihak Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, bisa menjadi salah satu sumber pengetahuan hukum dalam rangka dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (Diklat), workshop, sosialiasi, penyuluhan dan seminar, agar tidak terjebak dalam persoalan hukum.

Demikian juga penanganan permasalahan atau sengketa hukum yang ada, akan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, kerja sama ini harus terus dibangun, karena Kejaksaan Negeri sangat berperan penting dalam menjalankan fungsinya sebagai pengacara negara.  Terutama dalam membantu menyelesaikan permasalahan dan sengketa hukum, ujar T Moni Alwi.

Penandatanganan perjanjian kerja sama itu turut disaksikan Asisten II Setdakab Aceh Utara, Risawan Bentara, Kadis KP2T Kabupaten Aceh Utara, Halidi, dan Kasi Datun Kejari Aceh Utara, Simon, SH, MH. (BIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *