LayarBerita, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kecewa dengan sikap Pemerintah Aceh yang tidak merespon surat dari lembaga DPR Aceh.  Surat tersebut terkait permintaan data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2020, di Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

Ketua Komisi V DPR Aceh, M Rizal Fahlevi Kirana menegaskan, pihak Dewan telah 3 kali menyurati Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, untuk meminta DPA pada Daftar Implementasi Perencanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2020, disejumlah SKPA. Namun, pihak eksekutif hanya membalas bahwa legislatif tidak ada aturan untuk mendapatkan DPA tahun anggaran 2020, surat itu ditandangani oleh Sekda Aceh Dr Taqwallah.

“Ada apa rupanya kalau Pemerintah Aceh memberikan DPA ke Dewan, apakah DPRA ini tidak berhak melihat DPA dari sejumlah SKPA. Padahal Permintaan Dewan sudah jelasnya sebagai pengawasan anggaran,” ujar M Rizal Fahlevi Kirani, Selasa (18/2/2020), di Banda Aceh.

Sambung Fahlevi, Pemerintah Aceh harus memberikan DPA sejumlah SKPA. Pasalnya lembaga Legislatif itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Fungsi Dewan sudah jelas sebagai pengawasan anggaran, jadi kenapa Pemerintah Aceh merahasiakan, apa juga fungsi Dewan,” tegas Fahlevi.

Menurut Fahlevi, Pemerintah Aceh dinilai sengaja menutup-nutupi sejumlah DPA di sejumlah SKPA. Patut diduga program perencanaan di sejumlah SKPA ada yang tidak sesuai dengan usulan pembahasan tahun 2019 lalu. Sehingga Plt Gubernur Aceh tak berani memberikan sejumlah DPA di SKPA. Hal ini dibuktikan dengan penemuan anggaran senilai Rp 2,7 triliun tersebut, terhadap 12 paket pengerjaan.

“Patut dicurigai, kenapa Pemerintah Aceh tidak berani memberikan DPA di sejumlah SKPA. Apakah ada permainan pada pelaksanaan anggaran di luar usulan pembahasan tahun yang lalu,” tanyanya.

Dia menjelaskan, hasil rapat sejumlah komisi-komisi DPRA sepakat, akan membedah sejumlah DIPA SKPA. Bahkan program perencanaan SKPA anggaran 2020 di luar pembahasan akan dicoret dan evaluasi kembali.

“Hasil rapat semua Komisi sepakat, DPA SKPA akan dibedah. Namun sering Pemerintah Aceh main kucing-kucingan beginilah jadinya,” ucapnya.

Dia menyebutkan, seperti anggaran senilai Rp 2,7 triliun tersebut, terhadap 12 paket pengerjaan, tanpa melalui pembahasan bersama anggota DPRA periode 2014-2019, kegiatan pembangunan dan pengawasan jalan Jantho-batas Aceh Jaya senilai Rp 152 miliar lebih.

Paket proyek pembangunan dan pengawasan jalan Jantho-batas Aceh Jaya senilai Rp 152 miliar lebih. Kemudian, paket proyek pembangunan dan pengawasan jalan Simpang Tiga Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang Rp 260 miliar. Proyek pembangunan dan pengawasan peningkatan jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues senilai Rp 650 miliar. Proyek pembangunan dan pengawasan peningkatan jalan batas Timur-Pining-Blangkejeren Rp 187 miliar.

Pembangunan dan pengawasan jalan batas Aceh Timur-Kota Karang Baru Rp 71 miliar. Proyek embangunan dan pengawasan jalan Blangkejeren-Tongra batas Aceh Barat Daya Rp 407 miliar, pembangunan dan pengawasan jalan Babah Roet-Batas Gayo Lues Rp 129 miliar.

Proyek pembangunan dan pengawasan jalan Trumon-Batas Aceh Singkil Rp 287 miliar. Proyek pembangunan dan pengawasan jalan Batas Aceh Selatan-Kuala Baru-Singkil Telaga Bakti Rp 74 miliar. Selanjutnya, proyek pembangunan dan pengawasan jalan Sinabang-Sibigo Rp 85 miliar. Proyek pembangunan dan pengawasan jalan Nasreuhe-Lewak-Sibigo Rp 169 miliar. Serta pembangunan dan pengawasan bendung daerah irigasi Sigulai, Kabupaten Simeulue Rp 181 miliar.

“Ini sudah jelas, pada penganggaran tidak sesuai prosedur,”  ungkap M Riza Fahlevi. [parlementaria]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *