LayarBerita, Aceh Utara – Sumber pendapatan yang berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara saat ini banyak yang ‘bocor’, tidak mengalir ke kas daerah karena ada aset yang tidak terdata dan terkelola dengan baik.

Seperti keberadaan 94 unit kios di pasar Inpres Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe yang dibangun oleh Perusahaan Daerah Bina Usaha (PDBU) tahun 1990, nihil kontribusi yang masuk ke kas daerah, bahkan nyaris hilang dari daftar aset Pemkab Aceh Utara.

Beruntung, aset tersebut berhasil di data kembali oleh PD Bina Usaha pasca pemanggilan oleh Komisi III DPRK Aceh Utara terkait upaya mendongkrak dan meningkatkan PAD.

Direktur PD Bina Usaha, T Moni Alwi yang dikonfirmasi LayarBerita.com, Senin (17/2/2020) membenarkan hal tersebut.

“Ya, dari hasil penelusuran kami, ada 94 kios yang berada di pasar Inpres Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe yang masih merupakan aset Pemkab Aceh Utara” sebutnya.

Dijelaskannya, kios tersebut dibangun tahun 1990 oleh PD Bina Usaha dengan perjanjian BOT (build-operate-transfer) untuk jangka waktu 20 tahun, dan berakhir tahun 2010.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe (Disperindagkop), bangunan (pasar ikan dan buah) yang berada di pasar Inpres, masih milik Pemkab Aceh Utara dan belum disrahterimakan.

Namun sangat disesalkan, pasca berakhirnya perjanjian BOT, yakni dari tahun 2011 hingga saat ini, pengelolaan 94 kios tersebut tidak jelas dan nihil pendapatan masuk ke kas daerah yang berdampak terhadap terjadinya defisit anggaran, sambungnya.

“Bila kita asumsikan  satu bangunan (kios) disewakan Rp10 juta per tahun, seharusnya pemasukan ke kas daerah mencapai Rp940 juta atau Rp9,4 miliar selama 10 tahun,” ungkapnya.

Disebutkannya, pedagang tidak tahu menahu tentang kepemilikan bangunan tersebut. Yang penting mereka bisa menggelar dagangannya. Oleh karena itu dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil para pedagang untuk menjelaskan, sekaligus mensosialisasikan aturan terkait BOT dan kepemilikan bangunan yang sah.

“Semua upaya yang kita lakukan merupakan bagian dari revitalisasi PD Bina Usaha yang telah lama mati suri agar kembali bernyawa dan dapat berkontribusi mendongkrak dan meningkatkan PAD Kabuapten Aceh Utara,” pungkasnya. (BIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *