LayarBerita, Aceh Utara – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mulai melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 di kecamatan wilayah I meliputi Kecamatan Lhoksukon, Cot Girek dan Langkahan.

Pembukaan kegiatan ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah kabupaten Aceh Utara Abdul Aziz, SH, MM, MH, berlangsung pada Rabu, 12 Februari 2020, di aula Kantor Camat Lhoksukon.

Mengawali acara itu, Kepala Bappeda Aceh Utara Dr A Murtala, MSi, memaparkan tentang kisi-kisi pelaksanaan Musrenbang RKPD Aceh Utara tahun 2021. Di antaranya terkait dengan permasalahan-permasalahan pembangunan di daerah ini yang masih menjadi problem dan tuntutan masyarakat.

Menurut Murtala, sedikitnya terdapat 14 permasalahan pembangunan di Aceh Utara yang terdeteksi oleh pihaknya. Dari situ ditetapkanlah sembilan prioritas pembangunan ke depan di daerah ini, di antaranya adalah persoalan penanggulangan kemiskinan yang masih menjadi persoalan cukup serius di Aceh Utara, bahkan juga di Provinsi Aceh.

Sementara Wakil Ketua DPRK Hendra Yuliansyah, S.Sos dalam sambutannya antara lain mengharapkan Musrenbang jangan hanya menjadi formalitas saja, akan tetapi benar-benar harus memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sehingga nantinya dapat memenuhi target-target yang hendak dicapai.

Permasalahan kemiskinan ini kadang terlihat paradoks, di satu sisi dicintai supaya bisa mendapat bantuan dari pemerintah, seperti bantuan PKH. Sementara di sisi lain, angka kemiskinan harus diminimalisir dengan berbagai program dan terobosan pembangunan.

“Perlu program pendampingan dari dinas terkait, agar warga mau keluar dari bantuan PKH. Sehingga jumlah penduduk miskin menjadi berkurang. Mudah-mudahan ke depan tidak lagi mencintai kemiskinan,” ungkap Hendra politisi Partai Demokrat ini.

Lanjut Hendra, pihaknya siap mendukung setiap program yang dijalankan oleh  Pemkab Aceh Utara. Akan tetapi pihaknya juga akan menjadi pengkritik utama jika program tersebut tidak tepat, apalagi jika menyimpang dari kebutuhan masyarakat.

Dalam arahannya sebelum membuka kegiatan Musrenbang tersebut, Sekdakab Aceh Utara Abdul Aziz, SH, MM, MH, mengatakan forum tersebut sangat penting, sesuai dengan arahan dan strategi sistem penganggaran dalam pembangunan, mulai dari tingkat pusat hingga pembangunan tingkat gampong (desa).

“Hari ini semua stakeholder hadir, baik tim ahli P3MD maupun SKPK, di sini dapat kita rumuskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Perlu kita arahkan mana-mana yang menjadi isu prioritas di tiga kecamatan ini, yaitu Lhoksukon, Cot Girek dan Langkahan,” terang Abdul Aziz.

Musrenbang, kata dia, merupakan forum antar para pelaku pembangunan, yang bertujuan untuk mendapatkan masukan, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan forum ini telah melalui tahapan musyawarah, yang dimulai dari tingkat Kecamatan sampai nantinya ke tingkat nasional, guna sinkronisasi dan konsistensi dari berbagai dokumen perencanaan pembangunan.

Peserta dari Kecamatan yang hadir pada kegiatan itu, kata Abdul Aziz, diharapkan dapat mewakili aspirasi masyarakatnya, hendaknya dapat merespon kebutuhan masyarakat secara lebih partisipatif, dengan mempedomani prinsip-prinsip perencanaan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down.

Menurut Sekda, pola Musrenbang kali ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya dengan harapan dapat memberi ruang yang lebih besar bagi peserta untuk dapat bermusyawarah dengan tim agar mendapatkan hasil yang berkualitas. Tujuan Musrenbang ini adalah mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Aceh Utara tahun 2021.

“Tujuan khususnya adalah untuk menyusun dan mensinergikan usulan program kegiatan sesuai potensi dan permasalahan kewilayahan serta isu-isu strategis di 852 gampong dari 27 kecamatan,” jelasnya.

Pihaknya juga mengingatkan, bahwa sesuai dengan peraturan yang terbaru, semua usulan yang bersifat fisik harus dilengkapi dokumen Detail Engineering Design (DED), sedangkan usulan yang bersifat hibah harus didahului oleh proposal dan rekomendasi dinas terkait. Agar terhindar dari permasalahan hukum ke depan. Semua usulan yang telah disepakati nanti harus kita sikapi bersama agar disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Kegiatan itu turut dihadiri oleh Ketua DPRK Aceh Utara Arafat Ali, Wakil Ketua Hendra Yuliansyah, S.Sos sejumlah anggota DPRK Aceh Utara dari Daerah Pemilihan I, Asisten I Setdakab Aceh Utara Dayan Albar, S.Sos, MAP, Kepala Bappeda Aceh Utara Dr. A. Murtala, M.Si, para Kepala SKPK, Camat Lhoksukon Saifuddin, SE, Camat Cot Girek Drs. Maksum Isa, Camat Langkahan Kausar, SE, para Imum Mukim, para Ketua Forum Geusyik, Keujruen Chik, Kepala BPP, para Kepala Puskesmas, para Kepala KUA, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Tenaga Ahli P3MD dan Konsultan Pansimas, serta para pimpinan sejumlah LSM dan Ormas. [rel]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *