LayarBerita, Aceh Utara –  Verifikasi terhadap usulan program kegiatan yang bersumber dari dana desa sangat penting dilakukan. Hal ini tidak lain agar dapat terpenuhi azas prioritas kebutuhan masyarakat dan sinkron dengan program Pemerintah Daerah.

Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf dalam arahannya pada Rapat Koordinasi percepatan penyaluran dana desa tahun 2020 di Kabupaten Aceh Utara, di Oproom Setdakab Aceh Utara, Senin (3/2/2020).

Rapat yang dibuka oleh Asisten I Setdakab Dayan Albar, diikuti oleh sejumlah SKPK dan seluruh camat serta dari leading sektor terkait. Rakor ini menindak lanjuti masukan dari kunjungan langsung Wabup Fauzi Yusuf pada November 2019 lalu ke kecamatan-kecamatan.  Dimana kunjungan itu untuk melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan program pembangunan bersumber dari dana desa.

“Hasil Monev bulan November 2019, agar dilaksanakan Bimtek untuk aparatur (perangkat desa), supaya mengetahui tupoksinya dengan menganggarkan dana yang bersumber dari dana desa,” tegas Fauzi.

Selain Bimtek bagi aparatur gampong, lanjut Fauzi, juga perlu dilakukan bagi petugas verifikasi di tingkat kecamatan. Petugas ini nantinya harus melakukan verifikasi terhadap semua usulan program kegiatan dari gampong-gampong. Sehingga memenuhi azas prioritas, baik kebutuhan masyarakat maupun prioritas dari Pemerintah Kabupaten.

“Dua orang dari kecamatan untuk dilakukan Bimtek, sebagai tim verifikasi dalam memverifikasi usulan dari desa dengan memasukkan program prioritas dari Pemerintah Kabupaten,” ujar Fauzi.

Selain itu, Fauzi juga menekankan agar usulan gampong memasukkan program prioritas pembuatan qanun tentang hak desa. Para geuchik (kepala desa) agar dapat menerbitkan qanun desa, qanun adat, syariat dan reusam. Sehingga dapat memberi sanksi terhadap pelanggar aturan tersebut.

Dana desa, lanjut Fauzi, juga perlu memprioritaskan ploting anggaran untuk honororarium petugas pageu gampong. Dalam rangka menyusun qanun gampong, di mana akan mendatangkan sejumlah narasumber sebagai tim penyusun, juga perlu disediakan anggaran dari dana desa.

“Bulan Oktober nanti akan dilaksanakan Monev kembali untuk melihat kinerja aparatur/perangkat desa. Apakah program prioritas ini sudah dijalankan atau belum. Ataupun kalau ada kendala, persoalannya apa dan apakah sudah diupayakan solusinya,” tutup Wakil Bupati Aceh Utara. [rel]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *