LayarBerita, Aceh Utara – Wacana pemekaran Provinsi Papua Selatan menjadi motivasi bagi pemekaran Calon Daerah Otonomi (CDOB) Kabupaten Aceh Malaka, Hal ini terungkap dalam pertemuan panitia di Kruenggeukueh, Aceh Utara, Jum’at malam, (6/12/2019).

Hadir dalam pertemuan itu dua anggota DPRA, Muslim Syamsuddin, ST, M.A.P (SIRA) dan H. Tantawi, SIP (Demokrat) sementara Anggota DPRK ikut diwakili Saifuddin, S.Sos, MAP (PKS), Al Gazali (SIRA) dan Khairuddin, ST (PPP).

Ketua panitia CDOB Aceh Malaka, Prof H A. Hadi Arifin, M. Si melalui Ketua Gerakan Pemuda Pemekaran Aceh Malaka (GP-PAM) Muslim Syamsuddin,ST, M.A.P mengatakan bahwa pada bulan Januari 2020 nanti Forum Komunikasi Nasional (Forkonas) CDOB akan diadakan untuk seluruh Indonesia dalam memperkuat konsolidasi dan aksi-aksi nasional menyangkut pemekaran daerah.

“Saat ini terdaftar 176 CDOB, di seluruh Indonesia yang tengah menuntut dibukaya moratorium pemekaran oleh pemerintah pusat, namun dari jumlah itu hanya lebih kurang 56 CDOB yang masih berperan aktif, maka aktifnya CDOB Aceh Malaka tambil dalam berbagai kegiatan Forkonas merupakan nilai lebih bagi terealsasinya pemekaran jika nanti moratorium dibuka,” Jelas Muslim.

Tambahnya, pemekaran yang akan dilakukan pemerintan terhadap Provinsi Papua Selatan merupakan poin penting bagi percepatan pemekaran Aceh Malaka.

“Mengingat Aceh yang mempunyai tingkatan sama dengan Provinsi Papua sebagai daerah yang menganut Lex Spesialist sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan pemerintahannya, tuturnya di hadapan forum.

Sementara itu, anggota DRPA Tantawi, SIP juga ikut menyemangati seluruh panitia dan masyarakat wilayah barat terhadap perjuangan CDOB Aceh Malaka,  bahwa perjuangan itu harus diperkuat dari berbagai level. Sehingga wacana pemekaran Aceh Malaka dapat dimasukkan dalam program daerah pada tingkat provinsi oleh pemerintah daerah. Sehingga para Anggota DPR Aceh dapat berperan aktif dalam upaya percepatan proses pemekaran.

“Secara moril maupun finansial, Kami mendukung penuh demi percepatan terwujudnya pemekaran Aceh Malaka. Karena ini murni aspirasi masyarakat, apalagi CDOB Aceh Malaka telah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Aceh Utara, DPRK Aceh Utara, DPR Aceh dan Gubernur Aceh,” tegas Tantawi.

Selain itu, anggota DPRK Aceh Utara Al Gazali, Saifuddin, S.Sos, MAP dan Khairuddin, ST, juga ikut mendukung  sepenuhnya perjuangan panitia terhadap pemekaran CDOB Aceh Malaka. Mereka mengajak seluruh unsur dapat berperan aktif serta panitia pemekaran Aceh Malaka dapat mensosialisasi tahapan pemekaran Aceh Malaka yang sudah berada pada level pusat saat ini.

Mereka menilai bahwa wacana pemekaran provinsi Papua merupakan solusi bargaining positive dalam mempercepat pemekaran Aceh Malaka sebagai bentuk tawaran politik sesuai lex spicislist yang dimiliki Aceh. [rel]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *