LayarBerita, Aceh Utara – Bekas yang di jalan akibat proyek penimbunan pipa dan juga kabel kerap terlihat disejumlah ruas jalan.  Hal ini lantaran banyak kontraktor pelaksana kurang peduli terhadap kondisi tersebut.  Bahkan pemerintah sendiri kurang merespon hal tersebut, sehingga kondisi jalan mengundang bahaya bagi pengguna jalan.

Seperti halnya kondisi jalan di Kota Panton Labu yang merupakan ibukota Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara.  Usai dilakukan penggalian oleh kontraktor, jalan tidak diperbaiki lagi seperti sediakala.  Hal ini tentu merugikan banyak pihak, baik pemerintah sendiri maupun masyarakat.

Terkait ini, Muhammad Fadli yang merupakan seorang mahasiswa asal Panton Labu, sangat menyesalkan kondisi tersebut. Apalagi dirinya melihat langsung ada warga yang mengalami kecelakaan saat melintasi bekas galian di Kota Panton Labu.

“Kita menyesalkan sikap pihak yang melakukan proyek galian jalan.  Sebab mereka terkesan tidak peduli terhadap bekas galian yang ditimbulkannya.  Padahal selain membuat jalan rusak, juga membahayakan pengguna jalan,” ucapnya.

Menurutnya, beberapa hari ini telah selesai sebuah proyek penggalian di sekitaran Kota Panton Labu. Namun setelah berakhirnya proyek tersebut, lubang galian tersebut ditutup ala kadarnya, tidak diperbaiki seperti awalnya atau tidak memenuhi standar operasional prosedur.

“Kita meminta perusahaan terkait dan Pemerintah dapat segera menindaklanjuti galian yang tidak ditutup dengan baik di Kta Panton Labu.  Ini jelas merugikan uang negara yang telah mengaspal jalan dan membahayakan pengguna jalan,” tegasnya.

Muhammad Fadli yang juga Ketua BEM FH Unimal,  menyampaikan bahwasanya, siapapun perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kondisi tersebut,  terutama pemerintah yang memberikan izin penggalian, harus segera menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Bek lage lintah (jangan seperti lintah), wate kaabeh darah di piep (setelah darah diisap), leuh nyan tinggai lajue kiban yang mangat (setelah itu ditinggal sesuka hati),” ucapnya dalam bahasa Aceh.

Menurutnya, selama ini kebanyakan perusahaan yang mengerjakan proyek bukan kualitas yang menjadi tujuan utama, tetapi rupiah yang menjadi tujuan utama.  Pemerintah juga kurang peduli dengan kondisi jalan yang telah dia bangun pakai uang rakyat.

Sehingga apapun fasilitas yang dibangun, masyarakat tidak terlalu merasakan manfaatnya. Lantaran pengerjaan proyek dilakukan hanya untuk dapat diselesaikan, agar rupiah bisa diambil segera.

“Prinsip mereka sepertinya tidak peduli kepada masyarakat mau celaka atau rugi, itu urusan belakang.  Saya mengecam keras kondisi ini dan meminta perusahaan yang melakukan penggalian dapat bertanggung jawab. Termasuk instansi terkait harus memanggil pihak kontraktor untuk memperbaiki kembali jalan yang telah digali tersebut,” tegasnya.

Jika memang dalam beberapa hari ke depan tidak ada tindak lanjut terhadap penyelesaian permasalahan tersebut. Maka pihaknya akan melaporkan hal tersebut ke aparat penegak hukum. Karena dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, telah disebutkan apabila pemerintah abai terhadap jalan yang rusak, maka bisa dipidanakan dan juga diminta ganti rugi.

“Tepatnya di dalam UU No 22 tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 24, dikatakan Pemerintah wajib memperbaiki jalan rusak. Pada Pasal 273, disitu disebutkan tentang pemidanaan maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 120 juta,” terangnya.

Pemerintah diminta tidak sibuk dengan uang receh, sebab kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah hal yang harus menjadi prioritas.  Pihaknya akan menunggu respon dan itikad baik dari perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut.  Serta sikap Bupati Aceh Utara dan pihak Camat Tanah Jambo Aye untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, jelas Muhammad Fadli. [red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *