LayarBerita, Lhokseumawe – Organisasi mahasiswa Fakultas Hukum Unimal menyerahkan ratusan foto copy KTP kepada PN Lhokseumawe.  Foto copy KTP ini berasal dari sejumlah elemen, baik akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis, LSM, pejabat negara dan masyarakat umum.

Pengumpulan KTP yang dilakukan oleh DPM FH, BEM FH, FKPH FH, LDF FH, HIMAPID, HIMATN,dan HIMAPER selama 2 hari.  Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada Mursyidah, ibu 3 anak yang didakwa melakukan perusakan pintu sebuah pangkalan gas. Dukungan tersebut untuk meminta agar majelis hakim dapat memvoni bebas Mursyidah.

Muhammad Fadli selaku koordinator lapangan aksi, sekaligus Ketua BEM FH Unimal mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan penggalangan KTP untuk mendukung vonis bebas Mursyidah yang membongkar praktik dugaan penimbunan gas.

“Alhamdulillah, masyarakat sangat respek dan perduli terhadap kasus tersebut. Sehingga KTP yang terkumpul sekitar 350 lembar. Setelah Kami foto copy, lalu diantarkan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Pemberian foto copy KTP diterima langsung oleh ketua PN Lhokseumawe yang didampingi humas.

Menurut Fadli, sebenarnya masih banyak KTP yang terkumpul untuk memberikan dukungan terhadap permintaan vonis bebas Mursyidah.  Tetapi pihaknya hanya memfoto copy sebanyak 350 lembar dan telah disampaikan kepada PN Lhokseumawe.

“Ini menjadi kekuatan baru untuk Kami dalam mengadvokasi kasus ketimpangan hukum yang diterima oleh Mursyidah. Semoga menjadi pertimbangan tambahan untuk majelis hakim dalam mengambil putusan nantinya,” ujarnya.

Sambungnya, agenda vonis terhadap terdakwa akan dilakukan, Selasa (5/11/2019). Pihaknya juga akan menghadiri PN Lhokseumawe sebagai bentuk dukungan kepada Mursyidah.

“Besok Kami dari Ormawa hukum dan para mahasiswa akan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk melakukan aksi demonstrasi.  Kita datang untuk menjemput keadilan bagi kak Mursyidah. Kami berharap kepada mahasiswa Lhokseumawe-Aceh Utara, untuk bersama ke PN Lhokseumawe besok.  Sebab kemenangan terkadang harus kita jemput, agar Kita mendapatkannya,” ungkap Fadli.

Terlepas dari itu, Fadli berharap majelis hakim akan melihat kasus ini dengan objektif, profesional,dan penuh integritas. Karena pada dasarnya prinsip hukum itu ada 3, yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan. [rel]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *