Penyidik Kejati Periksa Pejabat Kementerian Kelautan Perikanan RI
LayarBerita, Aceh – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh memeriksa Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Dr Ir Slamet Soebjakto MSi, Selasa (2/7/2019). Pejabat eselon I di KKP tersebut diperiksa sebagai saksi berkenaan dengan kasus dugaan korupsi pada pengerjaan proyek keramba jaring apung (KJA) lepas pantai (offshore) di Sabang tahun 2017.
Informasi yang dirilis akun facebook Kejati Aceh, Slamet diperiksa dalam kapasitas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat Pakan dan Obat Ikan KKP RI. Saat diperiksa oleh penyidik, Slamet turut di dampingi paralegal.
Selain memeriksa Slamet, penyidik juga memeriksa tiga saksi lain yaitu, Nurlaela SE selaku Bendahara Pengeluaran Satker Direktorat Pakan dan Obat Ikan KKP RI, Muaz selaku Anggota Tim Pelaksana Pengadaan Percontohan Budidaya Laut Lepas Pantai pada KKP RI dan Karyawan PT Surveyor Indonesia, Ir Airien Aswari MT.
Keempat orang tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada pekerjaan proyek keramba jaring apung Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2017 di Kota Sabang.
Pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melakukan kegiatan budidaya ikan kakap putih dengan mengadopsi teknologi industri perikanan di Norwegia dengan sistem KJA offshore.
Adapun Pagu kegiatan tersebut Rp 50 miliar yang bersumber dari DIPA Satker Direktorat Pakan dan Obat Ikan pada Dirjen Perikanan Budidaya KKP RI tahun anggaran 2017. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Perikanan Nusantara (Perinus) Persero dengan nilai kontrak Rp 45.585.100.000.
Dalam pengerjaan proyek ini, PT Perinus mengandeng perusahaan asal Norwegia AquaOptima AS Trondheim, perusahaan ini bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa instalasi di bidang perikanan budi daya.
Namun, hasil investigasi Kejati Aceh, penyidik menemukan berbagai dugaan pelanggaran dalam pekerjaan KJA di Sabang. Diantaranya tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga KJA tersebut tidak bisa digunakan atau tidak fungsional.
Terkait hasilnya pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, dimana hasil pekerjaan tidak selesai 100%. Ini karena adanya kelalaian dari PT Perinus sebagai pelaksana juga disebabkan lemahnya pengawasan dari PT Perinus maupun seksi pengawasan dan pengendalian pada PT Perinus. [rel]

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar Anda !
Masukkan Nama Anda