Rapat Tim Kajian dan Advokasi MoU Helsinki dan UUPA
LayarBerita, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan mengambil langkah Referendum, jika Pemerintah Pusat tak menyelesaikan UUPA dan MoU Helsinki. Pernyataan itu diungkapkan oleh Ketua Komisi 1 DPRA dalam rapat koordinasi Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) se-Aceh di Ruang Serbaguna, Rabu, (19/6/2019).
Ketua Komisi 1 DPR Aceh Azhari Cage, Komisi A DPR Kabupaten/Kota menggelar rapar paripurna untuk menghasilkan keputusan, yakni mendesak Pemerintah Pusat untuk menuntaskan implementasi MoU Helsinki dan UUPA. Cage panggilan akrab ketua komisi 1 DPRA, menjelaskan, hasil paripurna DPRK nanti akan dikirimkan ke Presiden sekaligus kepada juru runding MoU Helsinki.
“Hasilnya nanti sama-sama kita sampaikan kepada mantan juru perundingan antara RI dan GAM. Termasuk masalah MoU dan UUPA yang belum disepakati oleh Pemerintah Indonesia,” tegasnya.
Menurut Cage jika MoU Helsinki dan UUPA, tidak dituntaskan segera maka pihaknya akan mengambil langkah-langkah konkrit, untuk melaksanakan Referendum. Selain itu, Komisi I DPRA perlu mengadakan dengar pendapat dengan tokoh-tokoh Aceh, yang melibatkan seluruh elemen, baik dari unsur tokoh pimpinan GAM, terkait kendala dan masalah yang terjadi selama ini.
“Nantinya kita akan membahas bersama, yang melibat semua elemen, bukan hanya dari mantan GAM saja, termasuk semua masyarakat dan tokoh ulama,” ungkapnya.
Selain itu Cage juga mendesak Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk membentuk Badan Percepatan Penyelesaian dan Implementasi MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh.
Ini Nama Tim Kajian dan Advokasi MoU dan UUPA

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar Anda !
Masukkan Nama Anda