Ketua BEM FH Unimal, Muhammad Fadli

LayarBerita, Aceh Utara – Server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, diperkirakan sudah hampir 2 pekan tidak bisa diakses. Kondisi ini dibenarkan oleh Yusuf, salah seorang pegawai di dinas tersebut. Hal ini diketahui oleh salah seorang warga yang ingin mengurus BPJS anaknya yang sakit.

“Infonya sudah 2 pekan server tidak ada jaringan dari pusat, bukan karena rusak. Sebab kalau rusak biasanya tidak selama ini,” ujar warga yang mengulang keterangan pegawai Disdukcapil.

Menanggapi kondisi ini, Ketua BEM FH Unimal Muhammad Fadli, mengatakan kejadian ini sungguh sangat merugikan masyarakat Aceh Utara, karena berpengaruh dalam pengurusan administrasi masyarakat di Disdukcapil.

“Seperti, jika ada warga yang mau buat E-KTP tidak bisa. Ini tentu sangat memprihatikan dan disayangkan, apalagi masyarakat yang belum terdaftar ke BPJS, ketika sakit harus cek NIK nya secara online.  Agar bisa ditanggung oleh BPJS khususnya Aceh, melalui JKA tidak bisa dilakukan, karena server lumpuh,” terang Fadli.

Lanjutnya, Ketua BEM Fakultas Hukum Unimal mengindikasikan terkendalanya pelayanan tersebut, merupakan dampak dari mutasi kepala Disdukcapil Aceh Utara baru-baru ini yang dilakukan oleh Bupati Aceh Utara.

“Kemungkinan besar mutasi/pergantian Kadisdukcapil ini tidak atas izin Mendagri.  Karena dalam UU No 24 tahun 2013, tentang administrasi kependudukan dan melalui surat edaran Mendagri. Pergantian jabatan atau mutasi pejabat eselon II hingga IV di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kabupaten/kota  harus mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terlebih dahulu,” terangnya.

Sehingga, sambungnya, saat ini mungkin terjadi disintegrasi antar Kemendagri dan Pemerintah Aceh Utara. “Jika hal tersebut benar terjadi, maka kita sebagai masyarakat, khususnya Kami sebagai mahasiswa, sangat menyayangkan hal tersebut. Karena telah tidak sesuai dengan azas pemerintahan yang baik yaitu kepentingan umum dan profesionalitas,” ujarnya.

Mengingat ini, BEM FH Unimal meminta Bupati Aceh Utara agar segera mengambil sikap yang kooperatif dan profesional, layaknya seorang pemimpin terhadap permasalahan tersebut. Jangan sampai berlarut-larut yang menyebabkan kerugikan terhadap masyarakat.

“Jangan sampai images Pemerintah Aceh Utara semakin buruk di mata masyarakat. Jadilah pemimpin masyarakat bukan pemimpin untuk segelintir orang saja,” tegas Fadli.

Jadi kalau memang Bupati Aceh Utara ingin menggantikan pejabatnya, seharusnya dari awal menyampaikan kepada Sekda terkait pergantian Kadisdukcapil harus ada izin Mendagri.

“Kita berharap permasalahan ini segera dapat diselesaikan. Tentunya kami para mahasiswa khususnya BEM FH Unimal, akan mengambil sikap jika masalah ini tidak terselesaikan. Diamnya mahasiswa adalah pengkhianatan terhadap sosial kontrol,” tutup Muhammad Fadli.

Terkait hal ini, Pemkab Aceh Utara melalui Kepala Bagian Humas dan Informasi, Andree Prayuda, membantah kalau tidak terkoneksinya server dampak dari mutasi yang dilakukan terhadap Kadisdukcapil.

“Masalah server rusak sejak Senin 27 Mei lalu, rusaknya gak tau kenapa yang jelas untuk memperbaiki server itu, harus ke Jakarta. Karena ada beberapa hal yang harus dikonfirmasi ke sana,” terang Andree.

Jadi, sambungnya, tidak ada sangkut paut dengan pergeseran kepala dinasnya.  Apalagi sementara ini pelaksana tugas disdukcapil masih pejabat lama. [red]

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar Anda !
Masukkan Nama Anda