Ketua Komisi II DPR Aceh, Nurzahri
LayarBerita, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sedang membahas pembentukan Rancangan Qanun Perlindungan Satwa Liar. Rancangan Qanun tersebut untuk mengakomodir pelestarian satwa liar yang dilindungi di Aceh.
Ketua Komisi II DPR Aceh, Nurzahri, menegaskan pembahasan dan penyempurnaan Qanun penyelamatan Satwa liar yang dilindungi di Aceh terus berlanjut. Namun sebelumnya adanya hambatan menjelang Pemilu, akan tetapi kini pembahasan raqan qanun tersebut terus dilanjutkan.
“Rancangan Qanun Perlindungan Satwa Liar sudah dimulai sejak tahun lalu.  Cuma baru selesai naskah akademiknya, sedangkan pasalnya belum, lagi dikaji oleh NGO, yang melibatkan unsur LSM di bawah koordinasi WWF,” kata Nurzahri, Rabu, (15/5/2019).
Sambungnya, pengkajian Qanun penyelamatan satwa liar tersebut, melibatkan lembaga World Wide Fund for Nature (WWF), yakni sebuah organisasi non pemerintah internasional yang menangani masalah-masalah terkait konservasi, penelitian dan restorasi lingkungan.
Bahkan sejauh ini WWF sudah melakukan dua kegiatan sebagai proses penyelesaian raqan ini, seperti meminta masukan para ahli, karena draft awalnya belum memenuhi harapan semua pihak.
“Saat ini sudah menyelesaikan 20 pasal, ini juga butuh pengkajian semua stakeholder ahli lingkungan,” jelasnya.
Lanjutnya, untuk teknis penyusunan Draft Qanun Penyelamatan Satwa Liar, Komisi II DPRA telah menyerahkan ke lembaga WWF, termasuk semua lembaga pemerhati lingkungan juga dilibatkan.
“Raqan Perlindungan Satwa Liar masuk dalam Prolega 2019, termasuk di Komisi II DPRA yang membidangi lingkungan hidup, serta ada beberapa lagi rancangan qanun yang menjadi Prolega 2019,” tegasnya. [Parlementaria]

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar Anda !
Masukkan Nama Anda