Ilustrasi Rapat Paripurna

LayarBerita, Aceh Utara  Bupati Aceh Utara mengapresiasi terhadap tiga agenda penting DPRK Aceh Utara selama masa persidangan I tahun 2019 antara Januari hingga April. Ketiga agenda tersebut, yakni Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati Aceh Utara Tahun 2018, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kabupaten tahun 2019, dan Pemilu legislatif dan Pilpres periode 2019 – 2024.

Hal itu disampaikan Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Abdul Aziz, SH, MM, MH, pada rapat Paripurna Istimewa ke-3 dalam rangka Penutupan Masa Persidangan I DPRK Aceh Utara tahun Sidang 2019, berlangsung di gedung dewan setempat, Selasa, (14/5/2019).

Begitupun, tiga agenda penting tersebut di atas cukup menyita perhatian dan keseriusan kerja semua pihak, baik jajaran legislatif maupun eksekutif.

“Alhamdulillah semua agenda tersebut telah dapat kita laksanakan bersama dan terlaksana dengan baik, sukses dan lancar. Bahkan untuk agenda Pemilu, Kabupaten Aceh Utara berhasil melaksanakan Pemilu secara lebih fair, jujur, dan profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang terbuka dan berkeadilan,” kata bupati.

Selain itu, lanjutnya, selama Masa Persidangan I tahun 2019, DPRK Aceh Utara juga telah melaksanakan sejumlah agenda lainnya, di antaranya pembahasan internal LKPJ Bupati Aceh Utara tahun 2018 melalui Rapat Kerja Dewan, mengikuti Musrenbang kecamatan dari masing-masing Daerah Pemilihan, mengikuti forum SKPK, dan pembentukan Pansus dalam rangka Pembahasan dan Pengambilan Keputusan atas Raqan menjadi Qanun.

Rapat Paripurna Istimewa ke-3 dalam rangka Penutupan Masa Persidangan I DPRK Aceh Utara tahun Sidang 2019 dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRK Mulyadi CH, dan Zubir HT.

Kegiatan dilanjutkan dengan rapat Paripurna Istimewa ke-4 dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan II DPRK Aceh Utara tahun Sidang 2019. Dalam masa Persidangan II tahun 2019 tercatat beberapa agenda kegiatan penting yang telah direncanakan untuk dilaksanakan oleh DPRK Aceh Utara.

Di antaranya, penyampaian pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK tahun 2018, penyampaian Rancangan Qanun lainnya. Untuk itu, kata Bupati, apabila dalam rangkaian pelaksanaan agenda kegiatan Dewan nantinya terdapat hal-hal yang perlu di-koordinasikan dengan SKPK terkait, pihaknya tetap konsisten membantu, demi kelancaran dan tercapainya hasil yang maksimal dari seluruh agenda yang telah disusun tersebut.

Kegiatan itu turut dihadiri para pejabat Forkopimda Aceh Utara, para kepala SKPK, para camat, Kabag, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD. Menurut Bupati, sejak awal memasuki tahun 2019 banyak agenda yang telah dituntaskan selama masa Persidangan I DPRK, baik melalui agenda-agenda persidangan, maupun tinjauan ke lapangan untuk melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan. (rel)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar Anda !
Masukkan Nama Anda