Ilustrasi (net)
LayarBerita, Jakarta –  Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan mengemudi sambil melihat Ponsel (HP) bisa dipenjara sesuai dengan UU LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) Pasal 283 UU No.22 tahun 2009.  Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol. Drs. Pujiono Dulrahman MH, Rabu (30/1/2019).
Korlantas sebagai penegak hukum di lalu-lintas siap menjalankan perintah berdasarkan undang-undang. Dijelaskan bahwa sesuai Pasal 283 UU No.22 tahun 2009 tertulis sebagai berikut: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudikan di jalan, akan dipidana dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000.
“Kalau undang-undang bunyi begitu, sesuai undang-undang saja kalau mengatur itu ya kita laksanakan. Polisi siap. Kan polisi menjalankan perintah undang-undang,” tegas Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Pujiono Dulrahman.
Dalam hal ini, MK beranggapan penggunaan GPS saat mengemudi bisa membuat konsentrasi pengemudi terganggu. Ketua MK Anwar Usman dalam salinan putusan di website MK mengatakan, konsentrasi adalah kunci utama dalam keselamatan berlalu-lintas. Menindaklanjuti pernyataan tersebut, Dirgakkum Korlantas Polri sepakat dengan putusan MK tersebut. Dikatakan bahwa kalau pengendara baik roda dua maupun roda 4 akan terbelah konsentrasinya jika menggunakan HP untuk melihat GPS saat mengemudi.
“Di mana pun orang nggak boleh berkendara melihat HP. Di negara mana pun nggak boleh pengendara melihat GPS. Kecuali itu sudah terpasang bawaan produk dari kendaraan (mobil). Kan itu udah ada GPS-nya, itu beda. Kalau sepeda motor megang HP, konsentrasi itu nggak akan bisa,” tegas Brigjen Pol. Pujiono Dulrahman.
Polisi mengimbau kepada pengendara untuk mematuhi aturan lalu-lintas termasuk memerhatikan keselamatan saat berkendara. Dirgakkum Korlantas Polri mengatakan, tilang yang dilakukan polisi semata-mata demi keselamatan pengendara.
“Polisi itu dalam rangka mencegah, memperingati, dalam rangka keselamatan masyarakat, kan masyarakat nggak sadar, tindakan polisi menilang itu karena polisi sayang ke masyarakat. Contoh melawan arah, kalau kita nggak tegakkan gimana? Akan jadi negara barbar nanti,” jelas Jenderal Bintang Satu tersebut. [tribrata]

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar Anda !
Masukkan Nama Anda