(Humas Aceh)

LayarBerita, Banda Aceh – Pemerintah Aceh telah menetapkan inisiatif baru yang dikenal dengan “Aceh Smart Province”, sebagai bagian dari strategi mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya agar lebih maju, melalui kebijakan-kebijakan cerdas yang berbasis pada data, fakta dan penggunaan pengetahuan teknologi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan, MM, saat membuka Aceh Economic Summit yang diselenggarakan oleh Badan Pembangunan Daerah Aceh di Hotel Hermes Palace, Rabu (5/12/2018) kemarin.

“Sesuai dengan komitmen Plt. Gubernur, bahwa ‘Aceh Carong’ harus bisa kita realisasikan, bukan hanya program tapi menjadi kenyataan,” kata Dermawan.

Sebab itu kata Dermawan, Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh menggelar Aceh Economic Sumit dengan tema Aceh Smart Province: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat melalui Kebijakan Ekonomi berbasis pengetahuan.

“Karena itu hari ini kita mengundang semua stakeholder, supaya nantinya kita bisa mengembangkan kebijakan ekonomi yang berbasis pengetahuan dan kita sebarkan ke desa-desa, agar perekonomian masyarakat bisa tumbuh dan berkembang,” ujar Dermawan.

Aceh Smart Province kata Dermawan, meliputi seluruh aspek pembangunan yaitu Smart Government, Smart Environment , Smart Infrastructure, Smart Mobility, Smart People dan Smart Economy.

“Inisiatif Provinsi Aceh Cerdas ini merupakan bagian dari Program Unggulan “Aceh SIAT” yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Aceh saat ini,” ujar Dermawan.

Dermawan menjelaskan,  Smart Economy adalah Kebijakan Ekonomi yang cerdas dan berbasis pengetahuan akan menggunakan perkembangan teknologi internet dan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, akan memberikan informasi harga dan ketersediaan produk pertanian dan sarana produksi sehingga terciptanya informasi harga yang simetris yang berujung pada peningkatan nilai tukar petani (NTP) dan menurunkan tingkat kemiskinan di sektor pertanian.

Kebijakan E-Commerce lanjut Dermawan juga akan memotong rantai penjualan produk unggulan Aceh sehingga nilai tambah yang diperoleh lebih banyak dinikmati oleh petani/produsen ketimbangan pihak perantara/intermediaries/agen.

“Smart Economy juga akan memastikan peningkatan produksi komoditas melalui penggunakan Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) dan big data dalam konteks pengambilan keputusan terkait pemberian input yang akan meningkatkan produksi secara signifikan,” kata Dermawan.

Begitu juga dengan daya saing industri, adopsi Industri 4.0 juga dilakukan melalui penyiapan sumber daya manusia, infrastruktur dan regulasi selaras dengan kebijakan nasional tentang era Revolusi Industri 4.0, yaitu Making Indonesia 4.0.

Untuk itu, Dermawan mengajak semua pimpinan daerah dan seluruh stakeholder di Aceh untuk bersama-sama mengambil kepemimpinan dan langkah untuk melakukan transformasi Aceh sebagai provinsi cerdas.

“Adalah hal yang mustahil untuk menjadi provinsi cerdas jika petani nilam di Terangon Gayo Lues tidak mempunyai informasi harga minyak nilam di pasar,’ ujar Dermawan.

Agar hal tersebut dapat dihindari kata Dermawan, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, kecakapan petani terhadap teknologi digital (digital literacy), kewirausahaan dan keterampilan/kompetensi petani mengolah komoditas, perlu dijamin oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, universitas dan swasta. (rel)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here