LayarBerita, Banda Aceh – Panitia Calon Daerah Otonomi Baru, Aceh Malaka, melakukan audensi dengan Komisi I DPR Aceh, Selasa (13/11/18) siang.  Rombongan diterima Ketua Komisi I Azhari Cage, S.IP (PA) serta anggota komisi, M. Saleh, S.PdI, MSi (Golkar), Buhari, (PAN) dan Zaini Bakri (PPP), juga didampingi Ketua Fraksi PA Iskandar Usman Al-Farlaky.

Sementara itu pihak Panitia CDOB Aceh Malaka, hadir Ketua Prof, A.Hadi Arifin, Ketua Tim Akademik, Furom Geuchik Aceh Malaka, Gerakan Pemuda Pemekaran Aceh Malaka, Bidang Humas Aceh Malaka, Jubir Aceh Malaka, Perwakilan Mahasiswa Aceh Malaka, Perwakilan Pegawai Aceh Malaka, Perwakilan Santri Aceh Malaka dan Unsur Perempuan Aceh Malaka.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi I Azhari Cage menyampaikan, kalau Aceh Utara wilayah Barat yang terdiri di 6 Kecamamatan, yakni Dewantara, Muara Batu, Sawang, Banda Baro, Nisam dan Nisam Antara, sebelumnya telah mendapatkan rekomendasi dari DPRK dan Bupati Aceh Utara. Menurutnya wilayah tersebut sangat layak untuk dimekarkan, mengingat luasnya Kabupaten Aceh Utara dengan 852 Gampong (Desa).

Azhari Cage yang juga berasal dari wilayah barat Aceh Utara ini, akan mengupayakan rekomendasi Pemekaran Aceh Malaka dari DPR Aceh dapat selesai sebelum Tahun 2019 dan sebelum kran pemekaran dibuka oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Namun sebelum itu, Anggota Komisi I DPR Aceh akan turun ke kecamatan dan desa-desa yang termasuk dalam wilayah pemekaran.  Yakni untuk beraudiensi dengan tokoh masyarakat menyangkut dukungan terhadap Pemekaran Aceh Malaka.  Selain itu melihat kesiapan infrastruktur, peta calon ibukota kabupaten dan lain sebagainya.  Hal ini yang akan menjadi bahan paripurna DPRA tentang rencana pemekaran Aceh Malaka.

“Semua proses ini akan dimulai sejak awal Desember 2018 sampai nantinya diadakan paripurna dan rekomendasi Aceh Malaka diselesaikan,” ujar Azhari Cage, yang juga menyampaikan bahwa akan membantu dan mendampimgi panitia pemekaran untuk mendapatkan rekomendasi dari Gubermur Aceh.

Ketua Pemekaran CDOB Aceh Malaka, Prof H. A. Hadi Arifin, M.Si, mengatakan, pihaknya membawa aspirasi dari masyarakat wilayah barat Aceh Utara yang telah 15 Tahun merindukan pemekaran daerah. Sehingga rentang jarak pelayanan masyarakat dapat dipersingkat.

“Hari ini kita juga menyerahkan dokumen pemekaran.  Sejauh ini berbagai usaha telah kami tempuh hingga saat ini disambut baik oleh Komisi I,” ujar Hadi Arifin.

Ketua Geraka Pemada Pemekaran Aceh Malaka GP-PAM) Muslim Syamsuddin, ST, MAP, mengharapkan Komisi I DPRA dapat sesegera mungkin turun ke lokasi calon daerah pemekaran Aceh Malaka dan melaksanakan verifikasi sesuai isi dokumen pemekaran sebagai dasar dikeluarkan rekomendasi dari DPRA.

“Kami para pemuda Aceh Malaka, siap menunggu dan mendampingi kedatangan tim Komisi I DPRA dalam melaksanakan proses verifikasi nantinya,” katanya. [azir]

1 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *