Partai peserta Pemilu 2019. (Ist)

LayarBerita, Lhokseumawe – Pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sudah memasuki tahapan kampanye. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan jadwal kampanye untuk calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

Bahkan KPU juga telah mengeluarkan putusan tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK), dan telah disosialisasikan ke semua partai peserta Pemilu dan para calonnya.

Namun, pemasangan APK calon anggota DPR, DPD, dan DPRD di daerah masih melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Contohnya di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sejak dimulainya masa kampanye, para calon anggota legislatif DPR, DPD dan DPRD, memasang APK disejumlah lokasi, yang merupakan bagian dari pencitraan si calon agar lebih dikenal oleh pemilih. Tapi masih ditemukan APK terpasang di jalan protokol, yakni mulai dari Simpang Tugu Rencong, Kuta Blang sampai kawasan KP3 Kecamatan Banda Sakti, yang merupakan zona larangan, sebagaimana surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat,

Menurut data Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Lhokseumawe, sedikitnya ada delapan baliho calon anggota DPR dan DPRD yang menyalahi aturan pemasangan APK. Lima diantaranya sudah diturunkan oleh calon, dan tiga masih belum.

“Sejak memasuki masa kampanye, ada delapan baliho calon DPR dan DPRD yang menyalahi aturan pemasangan APK, terutama di jalan protokol yang merupakan zona larangan pemasanga APK, yakni mulai dari Simpang Tugu Rencong Kuta Blang sampai kawasan KP3. Lima diantaranya sudah diturunkan oleh si calon, dan tiga masih belum,” ujar Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe, T. Zulkarnaen, Ph.D kepada LayarBerita.com, Senin (5/11/2018) di ruang kerjanya.

Ditambahkannya, Panwaslih dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan terhadap setiap pelanggaran telah melakukan sosialisasi aturan KIP tentang lokasi pemasangan APK yang dibenarkan kepada partai peserta pemilu dan juga calonnya, dengan cara ‘Road show’, mendatangi setiap kantor Parpol dan mengundang para calon anggota legislatif untuk sosialisai aturan tersebut.

Tidak hanya itu, pihaknya juga melayangkan surat teguran kepada setiap Parpol peserta Pemilu, dan teguran secara lisan dengan menghubungi pimpinan atau pengurus Parpol serta calon bersangkutan yang menyalahi aturan untuk segera diturunkan, ungkapnya.

“Jika tidak diindahkan, pihaknya akan meminta bantuan petugas Satpol PP untuk menurunkannya secara paksa,” tegasnya.

Diakuinya, masih ada calon anggota DPRD yang memasang APK dengan memberikan nomor di samping foto si calon. Sementara dalam aturan, APK yang dibenarkan termuat foto si calon dan nomr urut partai saja. Sementara nomor urut si calon tidak dijelaskan dalam aturan KPU.

Oleh karena itu, pihaknya masih harus berkoordinasi dengan Bawaslu RI dan Bawaslu Aceh terkait aturan KPU yang kurang jelas untuk menentukan langkah selanjuntnya, imbuh T. Zulkarnaen.

Pihaknya mengimbau kepada seluruh Parpol, calon dan masyarakat untuk bisa menjaga kedamaian, keamanan selama berlangsungnya tahapan Pemilu. Jangan ada perusakan-perusakan terhapad APK calon angota DPR, DPD dan DPRD dari seluruh Parpol peserta Pemilu, harapnya. (BIM)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here