Direktur Eksekutif JaDI Aceh, H. Ridwan Hadi, SH. (Ist)

LayarBerita, Banda Aceh  – Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Aceh mendesak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk transparan dalam pendataan pemilih pasca rekomendasi Bawaslu Republik Indonesia.

Direktur Eksekutif JaDI Aceh, H. Ridwan Hadi, SH, dalam rilisnya, Minggu (30/9/2018) menyebutkan, daftar pemilih tetap (DPT) adalah bagian terpenting dalam proses pelaksanaan pemilihan umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRA dan DPRK.

Oleh karena itu, JaDI Aceh menilai daftar pemilih yang akurat merupakan prasyarat berlangsungnya pemilihan yang jujur dan adil, sekaligus menjadi alat kontrol terhadap kemungkinan terjadinya penggelembungan suara, penambahan suara atau pengurangan suara.

Selain itu, JaDI Aceh berharap agar penyempurnaan DPT berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI yang saat ini sedang berlangsung hingga dua bulan ke depan, ditengarai belum sempurna, dan meminta KIP Aceh untuk melaksanakannya secara terbuka serta partisipatif (tidak boleh tertutup), agar upaya validasi dan akurasi DPT bisa dicapai secara maksimal.

Dia juga memandang perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah yang berwenang mengelola data penduduk dengan penyelenggara pemilu, serta Parpol peserta Pemilu untuk menghasilkan DPT yang akurat, valid dan mutakhir.

Ridwan Hadi juga mengimbau kepada masyarakat pemilih agar pro aktif untuk memeriksakan diri dan keluarga apakah sudah masuk dalam DPT, meskipun saat ini sudah ada Sidalih untuk memudahkan pemilih melakukan pengecekan data pemilih Pemilu 2019.

Hal tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang punya hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 yang akan datang, terutama kelompok masyarakat marginal, pungkas Ridwan Hadi. (rel)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan Komentar Anda !
Masukkan Nama Anda