Tim Pembela Jokowi

LayarBerita, Jakarta – Masyarakat di tanah air kembali dikejutkan dengan vonis 18 bulan penjara kepada Meiliana, seorang Ibu yang beretnis Tionghoa dan beragama Budha. Dirinya didakwa melakukan penodaan agama, hanya karena memohon untuk menurunkan kerasnya suara Azan.

Putusan ini, menurut Ketua Dewan Pengarah Nasional Tim Pembela Jokowi (TPJ), Rambun Tjajo, menjadi perhatian publik dan mengusik rasa keadilan karena, sebagaimana dalam kasus-kasus dengan tuduhan penodaan agama lainnya, seringkali diputus dalam situasi adanya tekanan massa, diterapkan secara luas dan tidak memenuhi unsur-unsur pidana (elements of crime) pasal tentang penodaan agama.

 “Kasus ini menujukkan adanya dugaan ketidakhati-hatian dan kurang tepatnya penerapan pasal penodaan agama oleh penegak hukum. Khususnya para hakim di PN Medan yang menjatuhkan vonis tersebut,” ujar Rambun Tjajo, dalam siaran persnya, Jumat (24/8/2018).

Menurutnya, dalam Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), atau Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, merupakan Pasal yang masih kontroversial. Dalam uji materi UU No. 1/PNPS/1965, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengingatkan bahwa Undang-undang ini tidak boleh diterapkan secara sewenang-wenang dan diskriminatif.

MK juga mendorong adanya revisi untuk memastikan UU tersebut tidak bertentangan dengan pluralisme Indonesia dan menjadi regulasi yang diskriminatif, dan perlunya penyempurnaan Undang-undang ini dari segi bentuk pengaturan, rumusan, kaidah-kaidah hukumnya, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik.

“Oleh karenanya, para penegak hukum haruslah bersikap hati-hati dan secara benar menafsirkan dan menerapkan ketentuan tentang penodaan agama,” lanjut Rambun.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here