Surat terima gugatan PTUN dan laporan ke DKPP. (ist)

LayarBerita, Lhokseumawe – Tak digubris surat keberatan terkait proses penjaringan dan penyaringan calon KIP Aceh Utara. Seorang peserta calon anggota Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara, menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, DPRK dan Bupati Aceh Utara, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta.

Bukan itu saja, melaporkan laporan dugaan pelanggaran kode etik juga dilaporkan peserta ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) di Jakarta. Yakni objek gugatan terkait SK Komisioner KIP Aceh Utara yang dikeluarkan oleh KPU RI.

Pasalnya, salah seorang komisioner KIP Aceh Utara  ber status PNS tidak melampirkan surat rekomendasi dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) yakni Bupati Aceh Utara sejak awal pendaftaran calon KIP Aceh Utara.  Tetapi tetap diiluluskan hingga dilantik oleh Bupati Aceh Utara.

“Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 7 Tahun 2018 Tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Pasal 19 ayat (1) huruf (j), yang menyangkut Dokumen persyaratan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang wajib disampaikan meliputi ; pada huruf (j) disebutkan, “surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi pegawai negeri sipil yang akan mengikuti seleksi,” ujar Agustiar, seorang peserta calon KIP Aceh Utara, yang mengajukan gugatan dan laporan, Kamis (9/8/2018).

Lanjutnya,karena alasan tersebut, dirinya menempuh jalur hukum.  Hal ini dilakukan agar ada perubahan ke depan lebih baik lagi.  Padahal sebelumnya surat keberatan telah dikirim kepada DPRK Aceh Utara, terkait hasil pleno komisi A.  Bahkan surat itu juga ditembuskan kepada Bupati Aceh Utara, KIP Aceh dan KPU RI tertanggal surat 21 Juni 2018 yang lalu.

“Jadi, tidak benar (bohong) Bupati Aceh Utara, kalau tidak pernah tahu dan mengatakan tidak pernah ada yang keberatan. Bahkan, persoalan ini telah dibahas hingga tingkat Muspida, sehingga terjadi penundaan pelantikan,” tegas Agus menjawab pertanyaan wartawan terkait pernyataan bupati pada sebuah media.

Terkait komentar Bupati Aceh Utara, jika ada keberatan silahkan tempuh jalur hukum, dirinya telah membuktikan hal tersebut. Yakni dengan melaporkannya kepada kedua lembaga tersebut di atas.

“Saya melihat ini ada pelanggaran dalam proses perekrutan KIP Aceh Utara. Inilah yang membuat saya menempuh jalur hukum, serta ini juga permintaan bupati dalam setiap keterangan yang diberikan kepada sejumlah wartawan,” tegasnya.

Seharusnya bupati dan jajarannya, juga melihat dan mengevaluasi terkait aturan lain yang menyangkut status PNS, yang jelas-jelas ada bawahannya, yakni, masa kerja seorang PNS diberikan izin sesuai aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 24 tahun 2017 tentang tatacara pemberian cuti PNS.

Agus juga menjelaskan, saat di DKPP dan PTUN dirinya banyak melakukan konsultasi. Sehingga menurutnya ada beberapa yang punya celah untuk dilakukan gugatan.  “Tapi ditunggu aja, kelanjutan hasil laporan dan gugatan saya.  Soalnya kan ini baru tahap awal yang saya lakukan,”paparnya. (BIM)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here