LayarBerita, Medan – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara Dr Ir Hj R Sabrina, MSi, mendukung lahirnya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Hal ini dimaksud, agar masyarakat tidak ada lagi orang merokok disembarang tempat, tidak peduli di tempat umum, fasilitas kesehatan, kantor, bahkan di gedung kantor Gubernur ini sendiri.

Pernyataan dukungan itu disampaikan Dr Ir Hj R Sabrina, MSi saat menerima kunjungan Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) di ruang kerjanya, Senin (30/7/2018) kemarin

Mantan Kepala Biro Pemperdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara itu meminta Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) untuk dapat melakukan advokasi atas Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Utara No. 35 Tahun 2012 Tentang  KTR pada Perkantoran di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera menjadi Perda KTR.

Menurutnya, dengan Perda KTR tidak hanya sekedar mengatur larangan merokok di lingkungan kantor pemerintahan saja, melainkan juga disemua ruang publik dalam wilayah Sumatera Utara, jelasnya.

“Perda KTR ini penting dibuat, mengingat sejauh ini baru tiga belas kabupaten/kota yang sudah memiliki regulasi KTR, ke depan, setidaknya 50% Kabupten/Kota sudah harus mempunyai regulasi KTR, yang pendanaannya bisa mengunakan dana pajak rokok daerah, karena masalah kesehatan sudah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional” ungkap Sabrina.

Sementara, Ketua Badan Pembina YPI, Dr. Edy Ikhsan, SH, mengapresiasi dukungan Sekdaprovsu dalam melahirkan Perda KTR.

Provinsi Sumatera Utara memerlukan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam kerangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Konsumsi rokok memiliki suatu masalah penting dan berpengaruh signifikan terhadap kesehatan serta ekonomi rumah tangga bahkan Negara, apalagi dampaknya terhadap anak-anak cukup memprihatinkan, dan YPI siap mengadvokasi bersama pemerintah Provinsi Sumut, kata Edy Ikhsan.

“Kita berharap keseriusan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak hanya pada pelarangan orang merokok saja, tetapi juga menyangkut persoalan maraknya iklan rokok pada media luar ruang yang masih kokoh didirikan di persimpangan jalan, termasuk kawasan jalan protokol bahkan di dekat Kawasan Tanpa Rokok,”Jelas Edy Ikhsan.

Komitmen ini menunjukan keseriusan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap program-program kesehatan, tambahnya.

Dia berharap program-program kesehatan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan  perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah provinsi dan ini harus kita apresiasi,  ungkapnya.

Sebelumnya Ketua Badan Pengurus YPI, Zahrin Piliang, menyampaikan program-program kerja yang dilakukan YPI, selain program pengendalian tembakau, YPI juga melakukan pendampingi anak berkonflik dengan hukum, Pengurangan Resiko Bencana, kesehatan dan lingkungan.

Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada perlindungan dan penegakan hak anak dan perempuan, YPI siap membantu dan terlibat secara aktif untuk menjamin terpenuhi hak anak dan perempuan untuk, sehingga kedepannya Sumatera Utara menjadi Kota Layak Anak, pungkasnya. (BIM/rel)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here