Ilustrasi KPK (net)

LayarBerita, Jakarta – Sejauh ini sekitar 97 Kepala Daerah telah diproses hukum terkait kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dipastikan KPK akan bertindak profesional dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Semua pada akhirnya akan diuji di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikatakan oleh Juru Bicara KPK, Febri Diansyah yang dikirim melalui pesan tertulisnya kemarin.

Termasuk dengan proses hukum yang sedang berlangsung terhadap Gubernur Aceh serta Bupati Bener Meriah, yang ditangkap hari lalu dan telah dtetapkan sebagai tersangka. Bahkan tim penyidik KPK meneruskan penelusuran bukti-bukti di kasus dugaan suap terkait DOK Aceh.

Termasuk telah melakukan penggeledahan terhadap sejumlah kantor, yakni Dinas PUPR dan Dispora Aceh. Penyidik mengamankan sejumlah dokumen-dokumen  dan catatan-catatan proyek.

“Yang kami dapatkan, semakin menguatkan konstruksi pembuktian kasus ini. KPK menghimbau agar pihak-pihak di lokasi penggeledahan dapat koperatif dan membantu proses penyidikan ini. Karena selain ini adalah proses hukum, pengungkapan kasus ini juga kami pandang penting bagi masyarakat Aceh. Terutama karena korupsi itu merugikan bagi masyarakat,”terang Febri.

Terkait dengan sejumlah pertanyaan, kapan saksi-saksi yang dicegah ke LN akan diperiksa? Tentu KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang relevan dan dipandang ada kaitan dengan kasus ini. Sehingga nanti saat diperiksa bisa menjelaskan apa yang diketahuinya, lanjut Febri.

Selain kantor Dinas PUPR dan Dispora di Aceh juga KPK juga melakukan penggeledahan penggeledahan di 2 lokasi di Kabupaten Bener Meriah, yaitu  Kantor Bupati dan Kantor Dinas PUPR. [rel]

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here